SuaraJatim.id - Rocky Gerung mempertanyakan soal aturan penyelenggaraan acara diskusi yang harus izin pada polisi.
Menurutnya, acara diskusi yang melibatkan dirinya sebagai pembicara, hanya butuh pemberitahuan saja ke pihak kepolisian.
Bahkan, Rocky dibuat heran atas status dirinya yang dikatakan sebagai pembicara setara nasional. Karena status tersebut, izin acara diskusi harus dilakukan di tingkat Polda Jatim bukan di tingkat Polres atau Polresta.
"Ada istilah kalau pembicara nasional harus izin Polda itu aturan apa? Dan logikanya apa semua orang mau bicara, mau lokal mau nasional jadi yang kasih saya sertifikat pembicara nasional siapa ini? Ngaco!" ujarnya, Selasa (19/3/2019).
Baca Juga: Coba Intervensi Kasus Suap Jual Kemenag, KPK Ancam Pidanakan Pelakunya
Dia menganggap pelarangan mengisi diskusi publik bertajuk ‘Membangun Bangsa dari Sudut Pandang Generasi Muda yang Berakal Sehat’ di Pondok Pesantren Yanbu’ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban Jawa Timur, hanyalah sebagai cara menghalangi dengan metode tidak jelas.
Ia mengaku, pembatalan acaranya, selalu tidak jelas alasannya.
"Tidak selalu jelas urgensinya apa. Acara dibatalkan demi apa itu dilarang? Tapi saya kasih tahu gambaran umum, dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang di balik, semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Itu kan paradoks," katanya.
Rocky Gerung mengaku, harusnya ia tidak perlu ditakuti dalam acara-acara seperti diskusi publik ini. Sebab, ia menganggap tidak memiliki massa yang perlu untuk dikhawatirkan.
Apalagi, dirinya juga bukan merupakan anggota tim sukses salah satu pasangan calon presiden.
Baca Juga: Gusti Randa Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PSSI
"Saya menganggap saya ini tidak punya massa, ngapain ditakutin. Saya bukan anggota timses. Saya bergerak sendiri untuk kepentingan mereka yang menghendaki Indonesia diasuh ulang oleh akal sehat dan pesantren tempat mengasuh akal sehat," tukasnya.
Saat dikonfirmasi kemungkinan akan lapor polisi terkait dengan pihak yang menghalanginya berbicara dalam acara diskusi publik, Gerung malah balik bertanya.
"Apakah pertanyaan itu boleh tidak diajukan? Karena apa gunanya saya melaporkan orang yang tidak paham apa yang dia lakukan," pungkasnya.
Kontributor : Achmad Ali
Berita Terkait
-
Tampang 9 Preman Bayaran yang Bubarkan Diskusi FTA, Salah Satunya Gebuki Satpam Hotel Grand Kemang
-
Buntut Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, 30 Polisi Diperiksa Propam Polda Metro Jaya
-
Imbas Diskusi FTA Diduga Dibubarkan Preman Bayaran, PHRI Siap Tambah Personel Keamanan di Tiap Hotel
-
Buntut Pembubaran Diskusi FTA, Propam Polda Metro Jaya Periksa 11 Polisi Termasuk Kapolsek Mampang
-
Acak-acak Acara Diskusi FTA, Kompolnas Sebut Polisi Gagal Cegah Aksi Premanisme Diduga Bayaran
Terpopuler
- Viral Maling Motor Beri Tips Agar Honda BeAT dan Vario Tak Dimaling
- Respons Geni Faruk Terima Hadiah dari Dua Menantu Beda 180 Derajat, Aurel Hermansyah Dikasihani
- Elkan Baggott Disuruh Kembali H-1 Timnas Indonesia vs Arab Saudi: STY Diganti, Lu Bakal Dipanggil
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Timnas Indonesia Ditinggal Pemain Naturalisasi Jelang Lawan Arab Saudi, Siapa Saja?
Pilihan
-
Perbandingan Harga Pasaran Marselino Ferdinan vs Ole Romeny, Marceng Seharga 1 Tesla Cybertruck, Ole Bisa Beli 5
-
Selain Marselino Ferdinan, Ini 3 Selebrasi Ikonik Pemain Indonesia: Gaya Suster Ngesot
-
Evaluasi Negatif, Kereta Tanpa Rel di IKN Dihentikan
-
Bikin Iri! Gaji dan Tunjangan Lulusan D3 dan D4 STAN Tembus Jutaan Rupiah?
-
Mendag Ancam Distributor Minyak Goreng MinyaKita yang Jual di Atas HET
Terkini
-
Janji Gus Miftah ke Prabowo di Pilgub Jatim: Saya akan All Out
-
Anggota DPRD Jatim Minta Dinkes Gencarkan Sosialisasi Penyakit Pancaroba
-
Cuaca Buruk Terjang Trenggalek: Longsor Hingga Banjir Terjadi di Sejumlah Titik
-
Sekelompok Warga Gelar Aksi di Depan PN Mojokerto Kawal Kasus Dugaan Penggelapan Uang
-
13 Warisan Budaya Jatim Resmi Jadi WBTbI, PJ Gubernur Ajak Warga Lestarikan Budaya