Perwakilan Parpol Serbu KPU Kota Surabaya, Laporkan Kecurangan

SuaraJatim.id - Puluhan orang yang tergabung dalam Rakyat Bersatu Untuk Pemilu Jujur dan Adil (Ratu Adil) mengawal beberapa perwakilan partai politik, yang protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa TImur.

Koordinasi aksi Ratu Adil Susi Susanti mengatakan KPU wajib melakukan perhitungan ulang, khususnya untuk suara Caleg DPRD Surabaya.

"Harus ada perhitungan ulang, karena kami menemukan bukti-bukti kecurangan. Salah satunya di TPS 21, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Ada C1 yang hilang, kami minta perhitungan ulang, terutama yang Pileg di tingkat Kota Surabaya. Untuk suara, ada perbedaan di C1 hologram dan C1 Plano, kita enggak tahu, yang salah yang mana, menurut data kami ada 12 warga yang tidak menerima satu kertas suara dari KPPS," ujar Susi, saat diserbu awak media di halaman Kantor KPU Kota Surabaya, Senin (22/4/2019).

Massa sempat melakukan orasi di depan kantor, dan mereka membubarkan diri, setelah beberapa perwakilan partai sudah diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya.

Baca Juga: Penghitungan Suara Ulang di Surabaya, Bawaslu: Hanya untuk Suara Caleg

Salah satu perwakilan yang diteriman KPU Kota Surabaya adalah wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musyafak Rouf. Dalam pertemuan tersebut, Musyafak membeberkan adanya penggelembungan suara, dibeberapa TPS di Surabaya.

"Kami kesini untuk memberikan bukti pada KPU, yakni berupa C1 dari saksi kami di lapangan. Ada penggelembungan suara di beberapa TPS yang ada di Surabaya. Sehingga merugikan kami yang melapor disini," ujar Musyafak.

Meski begitu, Musyafak segan menjelaskan dari partai mana yang diuntungkan, karena penggelembungan ini.

"Kalian lihat sendiri saja bukti C1 dari kami, takutnya nanti saya fitnah. Ada 34 persen seluruh TPS di Surabaya terkena masalah C1. Supaya fair mari kita kembali hitung C1nya, dari ini kami datang kemari," kata Musyafak.

Sementara itu, perwakilan dari Partai Gerindra, Soetadi mendorong KPU Kota Surabaya tetap melakukan perhitungan ulang.

Baca Juga: Dua TPS di Kota Surabaya Gelar PSU, Salah Satunya Pilpres

"Rekomendasi Bawaslu adalah, meminta hitung ulang, tapi keinginan kita cari aktornya siapa," ungkap Soetadi.

Selain itu, bukan hanya KPU Kota Surabaya, Soetadi sarankan agar ada perbaikan sistem di KPU seluruh Indonesia.

"Untuk kembali koreksi sistem seluruh pemilu di Indonesia, mulai dari anggota TPS maupun saksi, karena tidak manusiawi dengan adanya Pemilu serentak ini," ujarnya.

Ketua DPC Partai Gerindra ini juga, sayangkan para saksi tidak diberi C1, oleh KPPS.

"Banyak saksi, yang tidak menerima C1. Mereka saksi partai yang tidak menerima dokumen tersebut," pungkasnya.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa