Risma Diancam Akan Diinterpelasi karena GBT Terkunci saat Menpora Datang

SuaraJatim.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal masalah pintu Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang terkunci saat sidak Menpora Zainudin Amali. Menurut PDIP itu hanya miskoordinasi.

Sehingga, wacana untuk melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota, dianggap berlebihan.

“Kalau hanya masalah kunci GBT, saya yakin hanya masalah miskoordinasi,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri melalui keterangan persnya, Senin (4/11/2019).

Apalagi, lanjutnya, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin telah mengklarifikasi lewat rilis media, bahwa tidak ada informasi apapun terkait sidak Menpora Zainudin Amali ke Stadion GBT.

Baca Juga: Kisruh Gelora Bung Tomo, Golkar Jatim Semprot Wali Kota Risma

Pemkot juga sudah menyatakan, kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi. Untuk itu, Syaifuddin sangat yakin Menpora bisa memahami, kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat, yakni hari Minggu. Mungkin juga belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya. Sehingga, tidak didampingi pihak pemkot.

Dia menambahkan, interpelasi dilakukan semata-mata kalau Walikota membuat kesalahan yang mendasar.

“Kami paham kok kalau Menpora dari Partai Golkar. Masak hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Walikota, terus interpelasi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, ancaman interpelasi itu dilontarkan Agung Prasodjo, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, kemarin. Sementara Menpora Zainudin Amali, adalah kader Partai Golkar. Sehingga, wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaannya. Tapi, hak interpelasi juga sebaiknya tidak digunakan sembarangan.

“Kami melihat tidak ada masalah konkret. Masak, interpelasi hanya karena pintu terkunci,” ujarnya.

Baca Juga: Risma Yakin Surabaya Bakal Sukses Helat Piala Dunia U-20 2021

Seperti diberitakan sebelumnya, gagalnya Menpora masuk ke GBT dan tidak ada perwakilan dari Pemkot Surabaya, telah menyulut reaksi keras kalangan politisi dari Fraksi Partai Golkar.

Bahkan, Agung Prasodjo, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar mengancam akan mengajukan hal interpelasi kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

“Sikap Fraksi Golkar dalam hal ini, kita akan mengajukan interpelasi. Anda bayangkan, ini (menteri) sesuatu ada namanya Republik Indonesia. Mereka harus tahu itu. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Agung.

Sebelumnya, Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya tidak tahu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali datang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Minggu (3/11/2019) lalu. Pemkot tidak mendapatkan surat pemberitahuan terkait kunjungan itu.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya mengaku baru mengetahui agenda kunjungan tersebut dari awak media.

“Saya mendampingi ibu wali kota sepanjang siang hari. Sama sekali tidak ada informasi mengenai kunjungan menpora. Tiba-tiba ada wartawan yang telepon saya menginformasikan bahwa menpora sudah di GBT,” kata Febri dalam rilis resminya, Senin (4/11/2019) siang.

Atas kejadian tersebut, pemkot menginformasikan terjadi miskomunikasi saat agenda kunjungan. Febri mengungkapkan dari segi keprotokolan, tentu Pemkot Surabaya akan menyambut dan mendampingi kalau ada pejabat negara yang berkunjung, apalagi ini selevel menteri.

"SOP di kami pasti didampingi, hanya saja sama sekali tidak ada informasi mengenai hal itu,” kata dia.

Febri berharap, ke depan komunikasi bisa lebih baik dan hal serupa tidak terulang lagi. Pihaknya akan selalu terbuka dan siap berkoordinasi dengan semua pihak. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya, Edi Santoso mengungkapkan hal serupa. Pihaknya tidak menerima informasi perihal kunjungan menpora ke GBT.

“Saya siang itu posisi baru pulang dari Nganjuk. Setelah sampai di Surabaya, saya cek HP, baru tahu banyak sekali panggilan tak terjawab. Ternyata itu terkait kunjungan menteri,” katanya.

Edi menjelaskan, kondisi GBT jika tidak sedang digunakan memang dikunci. Hal itu sudah merupakan standar pengamanan di GBT. Apalagi, GBT akan digunakan sebagai salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U-20. Sehingga pengamanan harus ditingkatkan.

Setelah itu, Edi juga melakukan pengecekan, ternyata juga tidak ada surat pemberitahuan yang masuk ke Dispora Surabaya perihal rencana kunjungan menpora. Senada dengan Febri, Edi memastikan bahwa kedatangan pejabat negara pasti akan didampingi.

Menurutnya, ini hanyalah miskomunikasi. Dia menyatakan pemkot sangat terbuka. Intinya, tentu ada koordinasi yang jelas.

“PSSI saja buktinya selalu kami dampingi selama proses peninjauan lapangan karena sudah ada koordinasi yang jelas,” pungkasnya.