Gubernur Khofifah Harap Pelaku Industri Padat Karya Tak Relokasi dari Jatim

SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan terus menumbuhkembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, khususnya industri padat karya berorientasi ekspor.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia mengemukakan langkah tersebut dilakukan agar industri padat karya berorientasi ekspor tidak akan melakukan relokasi.

Karenanya, Khofifah melakukan kunjungan ke industri alas kaki dan industri peralatan rumah tangga yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehari jelang penetapan UMK tahun 2020, Selasa (19/11/2019) lalu.

Kunjungan Khofifah ke industri padat karya itu dilakukan untuk menyerap informasi serta mendapatkan masukan, untuk menjaga agar sektor industri yang membuka luas lapangan kerja bisa tetap survive dan berkembang serta karyawannya terpenuhi kesejahteraannya.

Baca Juga: Tingkatkan Infrastruktur Pertanian, Kementan Perkuat Program Padat Karya

Titik industri padat karya yang dikunjungi Khofifah adalah PT Ecco Indonesia di Jl Raya Bligo No. 17, Bendung Sidoarjo, PT Rajapaksi Adyaperkasa di Jl Raya Candi No. 20, Sidoarjo dan juga PT Maspion di kawasan Aloha Sidoarjo.

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah meminta agar mereka terus meningkatkan produksinya, sehingga bisa menjadikan Jatim semakin bisa bersaing dan terdepan. Selain itu, dia meminta kepada pengelola perusahaan-perusahaan padat karya agar tidak pindah keluar Jatim.

“Saya berharap perusahaan ini bisa terus beroperasi di Jatim, dan jangan sampai pindah ke negara atau ke provinsi lain. Serta jika terdapat kendala, pemprov siap mendengarkan dan mencarikan solusi terbaiknya, secara bersama-sama sesuai regulasi yang berlaku,” ucap Khofifah seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com.

Khofifah mengakui dari hasil peninjauan ke industri padat karya berorientasi ekspor tersebut, ternyata mendapat banyak masukan dan informasi yang didapatkan. Dia mencontohkan, industri alas kaki yang kini sedang tertekan lantaran adanya penurunan pangsa pasar dunia.

“Jawa Timur diharapkan pemerintah pusat bisa mengoptimalkan ekspor terutama di industri alas kaki. Maka, saya datang di dua titik industri alas kaki, yang satu 100 persen produknya diekspor dan yang satu dulu 70 persen produknya diekspor. Namun, hari ini pangsa pasarnya yang semula ke Eropa ternyata mengalami penurunan agak signifikan,” kata Khofifah.

Baca Juga: Program Padat Karya Tunai Sanimas Tingkatkan Sanitasi Layak bagi Warga

Padahal sektor industri alas kaki ini menurut pemerintah saat ini diharapkan bisa tumbuh pesat sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain industri alas kaki, saat ini pemerintah pusat juga menargetkan agar pemerintah daerah terus mendorong dan memanfaatkan peluang eskpor khususnya di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang Jawa Timur juga memiliki potensi yang besar.

“Maka ketika beberapa gubernur diundang rapat kordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu, yang saat itu juga hadir Menko Perekonomian dan beberapa menteri, saya sampaikan, untuk industri yang berbasis padat karya dan berorientasi ekspor di Ring 1 Jatim harus mendapat perhatian khusus. Mereka harus mendapat insentif ekonomi tertentu. Ini karena Pak Presiden sudah memerintahkan, buka lapangan kerja baru dan tingkatkan ekspor,” lanjutnya.

Khofifah menyampaikan karena di Ring 1 Jatim, untuk industri padat karya, sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai penyokong roda ekonomi juga penyedia lapangan kerja dalam skala besar.

“Kalau tidak disupport insentif, saya khawatir akan banyak yang melakukan relokasi industrinya. Yang sudah melakukan relokasi, di Nganjuk misalnya, ada yang relokasi juga di Ngawi,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti itu, Khofifah mengakui beberapa pertimbangan strategis mulai diperhitungkan, salah satunya penetapan UMK tahun 2020. Khofifah meminta Dewan Pengupahan dan Apindo membangun pertimbangan-pertimbangan untuk membangun iklim berusaha yang kondusif dan konstruktif serta produktif.

“Ini dengan harapan tetap bisa membangun keseimbangan antara suasana yang kondusif bagi dunia usaha serta kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Iklim ketenagakerjaan yang sehat akan berdampak baik terhadap perekonomian Jawa Timur yang diarahkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.