Anggota Dewan di Gresik Dapat BLT dari Pemkab, Ini Kata Mensos Juliari

SuaraJatim.id - Menteri Sosial Juliari P. Batubara enggan berkomentar banyak terkait Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim yang terdaftar menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Juliari meminta awak media untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang memberikan bansos terhadap anggota DPRD Gresik tersebut.

"Silakan cek ke Pemkab Gresik, mengapa orang seperti beliau bisa terima bansos," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (7/5/2020).

Sebelumnya,seorang Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim terdaftar menjadi penerima bantuan langsung tunai atau BLT khusus orang miskin dari pemerintah. Nama Hamzah Takim masuk dalam data ulasan penerima BLT.

Baca Juga: Terus Membengkak! Pasien Positif Corona Indonesia Kini 12.776 Orang

Data itu beredar di media sosial. Padahal sesuai peruntukan, BLT yang bersumber dari progam jaring pengaman sosial (JPS) itu untuk warga yang ekonominya terdampak virus corona. Yakni warga yang kehilangan pekerjaan atau dipecat karena wabah virus corona.

Hamzah Takim yang namanya diperbincangkan di media sosial, mengaku tidak tahu jika dirinya mendapatkan BLT orang miskin. Namun sesuai nama-nama yang disebutkan, dia menduga data itu berasal dari Dinas Perikanan Gresik.

“Data itu data lama tahun 2015 yang mestinya digunakan untuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pengajuan pupuk untuk petani tambak,” katanya saaat dihubungi melalui selulernya, Sabtu (2/5/2020).

Kemudian terkait data yang tidak sesuai kriteria penerima bantuan, Hamzah menyebut Dinas Perikanan teledor. Apalagi ini berkaitan dengan bantuan terdampak virus corona. Mestinya pemerintah lebih teliti kembali agar tidak salah sasaran.

“Dalam daftar itu juga ada nama-nama orang yang sudah meninggal. Jadi memang itu data lama yang tidak diperbarui,” jelasnya lagi.

Baca Juga: Suporter Persija Aktif Perangi Corona, Moeldoko: Jakmania Menginspirasi

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Khoirul Anam saat dikonfirmasi mengklaim jika data yang tersebar di publik itu salah. Pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi kepada Bapedda Gresik.

"Iya benar itu data belum terverifikasi, kemarin penyuluh perikanan memberikan data lama. Saat ini data sudah kami perbaiki, orang yang menerima BLT memang warga yang terdampak," katanya.