Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Selasa, 30 Juni 2020 | 10:16 WIB
Kolase foto Wali Kota Risma sujud di kaki dokter IDI Surabaya (TimesIndonesia)

SuaraJatim.id - Viralnya video Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merangkak sambil bersujud di depan perwakilan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, ramai tersebar di dunia maya. Peristiwa yang terjadi saat audiensi antara Pemkot Surabaya dengan IDI tersebut kini menjadi buah bibir.

Sebelum peristiwa itu terjadi, salah satu anggota IDI Surabaya dr Sudarsono sedang menjelaskan masih adanya anak muda di Kota Pahlawan tersebut nongkrong tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Mendengar penjelasan tersebut, Risma, sapaan Tri Rismaharini, langsung merangkak sujud dan meminta maaf kepada dokter tersebut.

Menyaksikan hal tersebut, ajudan dan anak buah Wali Kota Risma berusaha membangunkan dan menyudahi aksi sujud Risma. Usai menenangkan dirinya, Wali Kota Risma melanjutkan diskusi yang sempat terpotong.

Dalam obrolan tersebut, Risma menunjukan kembali emosinya. Kali ini, ia naik pitam. Wali Kota Risma mengatakan, Pemkot Surabaya merasa dipojokkan karena adanya tuduhan yang menyatakan pihaknya hanya memikirkan warganya menggunakan RSU dr Soetomo.

Baca Juga: Di Balik Risma Sujud, Benarkah Hubungan Pemkot Surabaya dan Jatim Retak?

"Bisa masuk ke situ. Kalau bapaknya salahkan kami kan, kami enggak terima, pihak rumah sakit yang lain bisa masuk di sana. Kami di rumah sakit yang lain bisa. Sudah pak, kalau itu warga Surabaya, kami yang bayar. Saya kemarin diminta demi Allah gini. Demi Allah, saya siap disumpah dengan cara apapun," ujar Risma dalam pembicaraan dengan IDI di Balai Kota Surabaya pada Senin (29/6/2020).

Wali Kota Risma bahkan menyatakan siap membayar biaya perawatan warga Surabaya yang terpapar Covid-19.

"Sudah Pak, keluarkan. Itu jadi tanggungan kami, kami yang bayar, kami Pemerintah Kota (Surabaya) siap membayar," katanya.

Ia juga menjelaskan, Pemkot Surabaya juga sudah menyiiapkan ruangan untuk warga yang terpapar Covid-19, tanpa mengganggu persediaan tempat pasien warga Jawa Timur.

Baca Juga: Buntut Risma Merangkak Sujud Minta Maaf, Dokter Joni Buka Suara

"Pak Kapolda bilang, 'Bu Risma, ada kamar?' Saya jawab, 'ada pak, saya siapkan 200, dan ini ada beberapa kosong kamar.' 'Bisa dimasuki, Bu Risma? Bisa, silakan dimasuki.' Demi Allah, silakan dipakai kamarnya, apa yang terjadi kemudian? Kami ini enggak butuh bantuan, menyakitkan sekali pak, tolong lah kami jangan disalahkan terus," jelasnya.

Selain itu, setelah mendapat kabar dari IDI Surabaya mengenai kebutuhan rumah sakit, Risma mengaku langsung bergegas mendirikan sebuah tempat karantina, yakni asrama haji yang hingga saat ini masih berjalan.

"Begitu dengar dari IDI, 'Bu, itu yang tidak terlalu parah disiapkan rumah sakit.' Saya pulang langsung ke asrama haji, 500 orang sudah bisa kami tampung," ujar Risma.

Selain itu, ia menegaskan jika Pemkot Surabaya memiliki puluhan Puskesmas yang mampu mengurusi pasien Covid-19. Bahkan, puskesmas mereka diklaim sudah bisa mengurus ribuan pasien.

"Bapak-ibu saya kasih tahu, kami yang rawat jalan 1.600 pasien. Itu di-handle Puskesmas. Puskesmas kami ada 63 dan ternyata bisa kok. Jadi, kalau itu masuk rumah sakit seberapa beratnya juga, bukannya saya enggak mau."

Selain itu, dia juga mengaku sudah bekerja keras untuk mencegah penularan Covid-19 meluas. Bahkan, dia juga menceritakan tentang kerja yang dilakukan Dinas Kesehatan Surabaya.

"Untuk apa saya? Saya besok bisa mati kok, kalau bapak tahu, Dinas Kesehatan itu tiap hari jam 23.00 WIB baru pulang, pagi jam 04.00 WIB sudah saya bangunin semua. Saya enggak terima, jadi saya bantu enggak mau," katanya.

Selain itu, Wali Kota Risma juga mengatakan, jika pihaknya sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit dr Soetomo. Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan alat pelindung diri (APD), pihak rumah sakit dr Soetomo menolaknya.

"Saya tidak bisa bantu ke sana, pak. Padahal rumah sakit lain kami bisa," kata dia.

Dia juga mengaku, tidak ingin ada warganya yang mati karena Covid-19. Namun, juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.

"Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena Covid-19 atau mati karena tidak bisa makan? Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab 2 kali. Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS.

Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Risma langsung meminta supaya pasien itu dikeluar.

"Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silahkan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memastikan pihaknya setiap hari selalu rutin melakukan koordinasi kepada semua rumah sakit di Kota Surabaya.

"Kenapa kami melakukan itu setiap hari? Karena tidak semua rumah sakit entry data pasien, sehingga kami harus mendatangi rumah sakit itu setiap harinya, yang mana sering tidak entry data dan yang mana yang tidak tepat waktu melaporkan pasiennya," ujarnya.

Feny mengakui, koordinasi itu terkadang tidak langsung dengan direksinya, namun dengan perawat atau dokter jaganya. Lantaran itu, Feny menyatakan, bahwa tidak benar jika ada tuduhan miring tentang tidak adanya koordinasi antara Dinkes dengan pihak rumah sakit.

"Kalau tidak koordinasi, pasti kami tidak punya data," katanya.

Ia juga menjelaskan, jika dinkes harus tahu tentang data pasien untuk kepentingan tracing yang dilakukannya setiap hari. Dengan masifnya tracing itu, maka penularan virus tersebut bisa segera dicegah.

"Kami juga punya data bahwa saat ini ada sebanyak 429 tempat tidur kosong di 50 rumah sakit di Surabaya, kami tahu karena kami keliling ke rumah sakit itu," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Risma sempat meminta maaf dan melakukan sujud di depan anggota IDI Surabaya di Balaikota, setelah IDI melaporkan adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan, oleh warga Kota Surabaya.

Load More