Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Taufiq
Senin, 12 April 2021 | 11:01 WIB
Ilustrasi uang THR. (Shutterstock)

SuaraJatim.id - Ingatkan Bos! Sepekan Sebelum Lebaran THR Harus Dibayar, Kalau Tak Mampu Lakukan Ini...

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pegawainya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya tiba. Demikian pengumuman Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Pengumuman ini disampaikan menjelang Bulan Ramadan 1442 Hijriyah dan Hari Raya Idul Fitri 2021. Bagi pengusaha yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka diwajibkan berdialog secara kekeluargaan dengan pegawainya.

Dialog harus dilakukan sampai mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini pegawai dan bosnya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.

Baca Juga: Satgas THR 2021 Siap Awasi Pengusaha Bandel

"THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata Ida dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, dikutip dari suara.com, jejaring media SuaraJatim.id, Senin (12/4/2021).

Oleh sebab itu Ida meminta para kepala daerah memastikan perusahaan-perusahaan di daerah membayarkan THR tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.

"Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik," ujarnya.

Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan. Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.

Baca Juga: Menaker: THR Paling Lambat Seminggu Sebelum Hari Raya

Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang. Besaran THR yang diberikan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat," ucapnya.

Load More