SuaraJatim.id - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar beri izin gelaran resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, kegiatan wajib mematuhi aturan berlaku, terutama protokol kesehatan (prokes) ketat.
Kekinian, kasus COVID-19 di Kota Kediri melandai. Selain itu, Kota Kediri berstatus PPKM level 1, sehingga masyarakat sudah boleh mengadakan resepsi pernikahan dengan batasan tertentu dan protokol kesehatan ketat.
"Selama ini teman-teman wedding organizer sangat terdampak serangan pandemi. Semoga dengan kelonggaran peraturan resepsi pernikahan yang diberikan, mereka bisa berkarya lagi. Terlepas dari itu, kami sangat mengapresiasi teman-teman WO Kota Kediri selama ini mendukung kebijakan Pemkot Kediri," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengutip dari Antara, Jumat (1/10/2021).
Sementara, Pemilik CV. Ulfa Merdeka, Isti Ulfasari, mengemukakan, beberapa klien wedding organizer di Kota Kediri memilih untuk mengadakan akad nikah saja, saat awal penerapan PPKM. Bahkan ada yang memutuskan untuk mengundur jadwalnya.
"Untuk akad nikah pun, kami berusaha untuk tetap sesuaikan dengan peraturan pemerintah, yaitu 30 orang dalam satu acara. Namun ada juga yang akhirnya ditunda terlebih dahulu. Kami masih bersyukur bisa tetap bertahan," kata dia.
Ulfa mengaku, ia dengan timnya terus koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Kediri untuk perizinan acara pernikahan serta pemenuhan standar protokol kesehatan yang dijalankan.
"Untungnya, Satgas COVID-19 dan Dinas-dinas Kota Kediri cukup kooperatif serta birokrasi juga cukup baik. Informasi yang kami dapat dan prosedur yang ditentukan, jelas tersampaikan. Saat acara pernikahan pun, seringkali Satgas COVID-19 datang untuk mengawasi dan cek kelengkapan prokes yang kami siapkan," kata Ulfa.
Ulfa juga menambahkan, saat pandemi ini dirinya menambah perlengkapan protokol kesehatan mulai dari wastafel portabel, hand scoon, hingga thermo standing. Selain itu, ia juga menambah personel untuk screening tamu undangan.
Hal serupa juga dilakukan oleh Trinity Organizer. Penata acara pernikahan ini juga terus menerapkan pembagian jadwal bagi tamu undangan.
Baca Juga: Bakal Diperiksa Polda Jatim Perkara Gowes Terobos PPKM, Sekda Kota Malang Siap Kooperatif
"Saat ini peraturan resepsi dihadiri maksimal 50 orang, jadi kami bagi jadwal tamu per sesi. Dan sejauh ini, dinamika tamu yang hadir per sesi tidak pasti. Ada yang datang lebih awal atau lebih akhir dari jadwal yang ditentukan. Tentunya kami atur flow nya, agar tidak menumpuk di tempat resepsi," jelas Pemilik Trinity Organizer, Carolina Yeni Tri Hastuti.
Carolina juga terus mengimbau klien-kliennya untuk melakukan tes swab sebelum acara pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kluster penyebaran dari acara resepsi.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemkot Kediri mengenai hajatan tersebut. Dengan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan dan prosedur yang telah dilengkapi, dirinya yakin kegiatan hajatan di Kota Kediri akan berjalan kondusif. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Klub Miliano Jonathans Selangkah Lagi Cetak Sejarah di Liga Eropa
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak