Beri Dukungan ke Salah Satu Capres, Kades dan Perangkat Desa di Ngawi Bikin Heboh

SuaraJatim.id - Beredar video kepala desa dan perangkat desa di Ngawi mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon presiden (capres).

Berdasarkan informasi yang beredar, perangkat desa yang deklarasi tersebut berada di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten dan Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Widodaren, Ngawi.

Arah deklarasi tersebut kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip dari Beritajatim.com--jaringan Suara.com, video pertama yang bertuliskan 'Kades Sambiroto beserta perangkat siap mendukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran' dengan latar belakang warna biru muda.

Baca Juga: Viral! Kecelakaan Maut Bus Kader Partai Hanura Terekam CCTV, Terguling Usai Menyalip Truk

"Saya Sri Mulyono Kades Sambiroto beserta perangkat desa Sambiroto mendukung pasangan nomor dua menang satu putaran. Yes," kata kades dan perangkat Sambiroto dalam video tersebut.

Sementara itu, pada video kedua bertuliskan PPDI menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. "Anggota PPDI kecamatan Widodaren siap memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran yes yes yes," ucap belasan orang yang terekam dalam video tersebut.

Pada video yang beredar ada tanda air dengan akun media sosial TikTok milik @wowo_gibran.

Beredarnya video tersebut mendapat respons dari Warga Pengawas Netralitas (WPN) Ngawi yang melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi.

Ketua WPN Ngawi Agus Fathoni mengungkapkan, menyayangkan adanya perangkat desa yang tidak netral dan dinilai mencederai demokrasi.

Baca Juga: Daftar Korban Kecelakaan Maut Rombongan Satgas Hanura di Tol Ngawi-Solo

"WPN sudah melaporkan ini ke Bawaslu. Kejadian ini preseden buruk ya. Bisa jadi ini nanti ditiru desa lain. Di saat yang mepet ini, Bawaslu harus tegas. Rakyat bertumpu pada ketegasan Bawaslu. Dan Bawaslu harus terbuka pada rakyat Ngawi," katanya.

Agus menduga, ada intimidasi kepada kades dan perangkat desa. "Ini jadi tugas Bawaslu untuk mengungkap ya. Kami sudah melalui jalur yang normatif akan selalu mengawal laporan ini," tandasnya.