Putusan MK Kelar, Polemik Pendidikan Gibran Bergeser ke Ujian Kepercayaan Publik

SuaraJatim.id - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hakim konstitusi menyebut tidak ada bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Meski demikian, MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasinya sebagai wakil presiden.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (UNAIR) Suko Widodo menilai putusan tersebut memang memberikan kepastian hukum. Namun, persoalan Gibran dinilai tidak serta-merta selesai karena kini bergeser ke ranah kepercayaan dan legitimasi sosial.

Dia menilai, persoalan tersebut berpotensi memengaruhi citra politik Gibran. "Tetapi arahnya sangat bergantung pada bagaimana isu ini dikelola setelah putusan," ujarnya dihubungi Suara.com, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, citra politik tidak hanya dibentuk oleh satu peristiwa. Melainkan dari akumulasi informasi, respons terhadap kritik, keterbukaan, serta kinerja seorang tokoh.

"Jika pertanyaan publik dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, isu tersebut dapat terus menjadi semacam beban reputasi yang muncul kembali pada momentum politik berikutnya. Sebaliknya, keterbukaan dan penjelasan yang konsisten dapat membantu publik menilai persoalan berdasarkan fakta, bukan spekulasi," ungkapnya.

Meski MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran, persoalan mengenai bukti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan tetap berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Dalam politik, keputusan hukum dan penerimaan sosial tidak selalu selesai pada waktu yang sama," tegasnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR itu menyarankan ada keterbukaan informasi setelah putusan MK.

Baca Juga: Petaka Pradik di RSUD Dr. Soetomo: 172 Calon Dokter Spesialis Unair Tumbang Keracunan Makanan

"Masyarakat tidak hanya bertanya apakah seseorang sah secara hukum, tetapi juga apakah proses yang mengantarkannya ke jabatan publik dapat dijelaskan secara terbuka dan masuk akal," bebernya.

Suko menambahkan, dari perspektif komunikasi politik, putusan MK juga berpotensi memperkuat pertarungan opini di ruang publik. Masing-masing kelompok dapat menggunakan bagian berbeda dari putusan untuk memperkuat narasinya.

Pendukung Gibran kemungkinan akan menekankan bahwa MK tidak mendiskualifikasinya. Sementara kelompok kritis berpotensi menyoroti bagian putusan mengenai dokumen pendidikan yang dinilai belum didukung bukti meyakinkan.

"Kalau dua potongan ini terus dipertentangkan, masyarakat akan menerima realitas politik yang terbelah. Karena itu yang dibutuhkan adalah penjelasan utuh, bukan komunikasi yang defensif atau saling menyerang," katanya.

Dia pun mengingatkan, perkara ini tidak hanya menyangkut Gibran, tetapi juga mengenai mekanisme verifikasi dokumen calon pejabat publik. Lembaga negara seperti KPU harus bisa menjelaskan tentang proses verifikasi dokumen dan penyetaraan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam politik demokratis, legalitas memang penting, tetapi kepercayaan dibangun melalui keterbukaan, konsistensi informasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan masyarakat secara jernih," tandasnya.