Bukan Politisi, Pengganti Gibran Sebagai Wapres dari Kalangan Santri?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR akan memilih pengganti berdasarkan mekanisme konstitusi.

Presiden akan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Bagi Gus Thoriq, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan sosok pemimpin yang mampu merawat kebinekaan.

Ia berharap dinamika politik yang terjadi tidak mengganggu persatuan bangsa. Menurutnya, kerukunan dan persatuan menjadi modal penting Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk konflik dan peperangan yang terjadi di sejumlah negara.

"Yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini pemimpin yang mampu mewujudkan persatuan dan kerukunan. Sebab beberapa negara selain Indonesia, kondisinya sudah hancur akibat peperangan. Persatuan yang kuat ini sangat dibutuhkan Indonesia," pungkasnya.