SuaraJatim.id - Kekeringan yang terjadi selama musim kemarau di Jawa Timur membuat pemerintah setempat berkoordinasi untuk segera mendistribusikan air bersih.
Perintah distribusi air bersih tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa setelah berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Saya telah meminta kepada OPD, khususnya BPBD untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Apalagi, curah hujan di hampir seluruh wilayah Jatim sudah sangat jarang," kata Khofifah seperti dilansir Beritajatim.com - jaringan Suara.com, Rabu (3/7/2019).
Dikatakan Khofifah, Pemprov Jatim melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) bergerak cepat dengan mendistribusikan air bersih pada 24 daerah yang terdampak kekeringan. Daerah yang terdampak tersebut di antaranya Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Tuban, dan Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga:Kemarau Tahun Ini, 556 Desa di Jatim Terancam Kekeringan Kritis
Jika dipetakan, lanjut Khofifah, kecamatan dan desa terdampak kekeringan sesuai badan koordinasi wilayah (Bakorwil) di tiap area berbeda. Ia menjelaskan untuk Bakorwil Madiun ada 42 kecamatan dan 138 desa yang terimbas. Bakorwil Bojonegoro ada 51 kecamatan dan 164 desa. Sedangan, di Bakorwil Malang ada 19 kecamatan dan 47 desa.
Selanjutnya, Bakorwil Pamekasan ada 40 kecamatan dan 56 desa. Kemudian, Bakorwil Jember ada 28 kecamatan dan 61 desa.
"Proses pendistribusian air bersih ini telah dilakukan sejak awal Juni lalu sesuai pemetaan daerah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan 820 unit tandon, 1.000 lembar terpal dan 3.000 unit jerigen melalui BPBD kabupaten," urai Khofifah.
Lebih jauh, Khofifah meminta komitmen semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat.
"Banyak OPD yang terlibat misalnya Dinas Pertanian, Dinas PU SDA, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilibatkan untuk mengatasi kekeringan pertanian," tukas Gubernur Khofifah.
Baca Juga:Teror Kemarau, Profesor IPB Dorong Pemerintah Mulai Konservasi Air
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan strategi untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Jatim dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota.
"Saya minta bupati dan walikota agar siap siaga pada musim kemarau ini. Apalagi, berdasarkan informasi dari BMKG bulan Juni ini sudah masuk musim kemarau dan puncaknya pada Agustus mendatang," jelasnya.
