Jika Veronica Koman Tidak Mendatangi Polda Jatim, DPO Akan Diterbitkan

Chandra Iswinarno
Jika Veronica Koman Tidak Mendatangi Polda Jatim, DPO Akan Diterbitkan
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis kasus hoaks Veronica Koeman. (Suara.com/Achmad Ali).

Penyidik Polda Jatim akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Suara.com - Batas waktu surat panggilan kedua atas tersangka Veronica Koman yang diberikan Polda Jatim akan habis pada Rabu (18/9/2019). Namun hingga Selasa (17/9/2019) belum ada tanda-tanda ataupun kabar kedatangan Veronica.

Polda Jatim mengultimatum, jika pada waktu yang sudah ditetapkan Veronica tetap tidak mendatangi Polda Jatim, maka penyidik akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kalau tidak datang, DPO siap diluncurkan," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan saat dihubungi Suara.com melalui aplikasi WhatsApp (WA), Selasa (17/9/2019).

Jika DPO diluncurkan, maka wajah Veronica Koman akan terpampang dimana-mana termasuk media. Lantaran, DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail, identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO, nomor telepon penyidik yang dapat dihubungi, nomor dan tanggal laporan polisi, nama pelapor, uraian singkat kejadian, pasal tindak pidana yang dilanggar, ciri-ciri/identitas tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain: nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kerwarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).

Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirim surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman pada pekan lalu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 13 September 2019.

Karena keberadaan Veronica di luar negeri, Polda Jatim memberikan tambahan waktu lima hari untuk mendatangai Polda Jatim.

Sebelumnya, Pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sekaligus pegiat HAM Veronica Koman ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jatim terkait kasus kerusuhan di Kanokwari Papua. Veronica diduga menyebarkan berita bohong alias hoaks hingga memantik kerusuhan di Papua.

Kekinian, Veronica dijerat pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP. UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008 tentang penghapusan suku, etnis dan ras.

Untuk diketahui, melalui akun Twitter pribadinya, Veronica mengunggah pernyataan tertulis menanggapi tuduh yang selama ini dialamatkan kepada dirinya karena dianggap menjadi dalang kerusuhan Papua. Veronica menyampaikan tuduhan Polda Jatim kepadanya tidak benar.

"Saya, Veronica Koman, dengan kesadaran penuh, selama Ini memilih untuk tidak menanggapi yang dituduhkan oleh polisi lewat media massa. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam upaya pengalihan isu dari masalah pokok yang sebenarnya sedang terjadi di Papua," ujarnya.

Ia menganggap kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepadanya merupakan hal kecil, dibandingkan kriminalisasi dan intimidasi yang dialami oleh masyarakat di Papua Barat.

"Kasus kriminalisasi terhadap saya hanyalah satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi besar-besaran yang sedang dialami orang Papua saat ini," ungkapnya.

Kontributor : Achmad Ali

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS