SuaraJatim.id - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto meluapkan emosinya karena mengetahui adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan data yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Herlina menyebut ketidaksinkronan tersebut diketahuinya setelah ada komparasi data dari BPS Surabaya dengan yang dimiliki Pemkot berdasar SK Wali Kota Nomor 188.45/94/436.1.2/2019 Tanggal 10 April 2019.
"Berdasarkan SK Wali Kota Tanggal 10 April 2019, ada 799.540 jiwa, yang artinya hampir 800 jiwa masyarakat Kota Surabaya yabg dikategorikan berpenghasilan rendah. Ini otomatis sangat berbeda jauh dengan data yang disampaikan oleh BPS terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya, yang jumlahnya hanya 140 ribu," ujar Herlina kepada awak media seusai audiensi pada Senin (7/10/2019).
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Kartu Jaminan Sosial pada Pekerja Rumah Tangga
Herlina menjelaskan, hal ini bukan perkara jumlah dari hasil survei BPS. Namun karena adanya ketidaksinkronan tersebut, masyarakat akan semakin tidak percaya dengan data yang dimiliki pemerintah.
"Sebenarnya bukan pada masalah banyak atau sedikitnya data. Saya berpendapat, bahwa ketika masyarakat berpenghsilan rendah disampaikan sebanyak 800 ribu, maka ini adalah hal yang tidak membuat gembira. Baik untuk Pemkot, maupun DPRD. Kenapa seperti ini? Coba bayangkan, ketika tiga juta masyarakat Kota Surabaya ternyata 30 persen di antaranya itu masyarakat yang tidak mampu. Nah, saya sendiri cukup sanksi dengan data yang disajikan dinas sosial dalam hal ini," katanya.
Selain itu, Herlina juga mendamprat BPJS karena banyak Warga Surabaya yang dinonaktifkan kepesertaannya jaminan kesehatannya oleh lembaga tersebut. Meski begitu, ia mengaku hal tersebut terjadi karena tidak sinkronnya data antara BPS dan Pemkot Surabaya.
"Ketika saya mengaitkan dengan data penonaktifan BPJS, saya tidak bisa 100 persen menyalahkan langkah BPJS dalam hal ini. Karena, pemerintah kota tidak punya data yang valid tentang yang mana mereka harus ditanggung sebagai BPJS," katanya.
Saat audiensi, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah, juga ikut terpancing emosi karena ketidaksinkronan dua data tersebut.
Baca Juga:Demo Buruh di DPR: Bubarkan BPJS Kesehatan!
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
