SuaraJatim.id - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku telah menimbun masker sejak Januari 2020. Masker tersebut diakui oleh Risma telah didistribusikan ke warga secara gratis.
Akun Twitter @sapawargasby melaporkan, Risma mulai menimbun masker sejak adanya prediksi gunung meletus dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Tak hanya masker, ia juga memerintahkan Dinas Kesehatan Surabaya untuk menyimpan baju hazmat.
"Ingat waktu aku ngomong ada ramalan BMKG akan ada gunung meletus? Sebetulnya pada saat itu saya sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk menyimpan persediaan masker, persediaan baju yang kayak asatronot," kata Risma seperti dikutip Suara.com, Kamis (5/3/2020).
Baca Juga:Banjir Rendam Kelas, Kegiatan Sekolah di Kulon Progo Terganggu
Stok masker dan hazmat tersebut digunakan untuk persediaan bila sewaktu-waktu terjadi bencana gunung meletus seperti ramalan.
Saat virus corona Covid-19 menyebar, masker-masker tersebut mulai didistribusikan ke tingkat kelurahan untuk dibagikan ke warga.
Hal serupa juga pernah dilakukan saat bencana Gunung Kelud meletus pada 2014 lalu. Saat itu Dinas Kesehatan Surabaya juga menyimpan masker lalu membagikannya kepada seluruh warga Surabaya secara gratis.
"Jadi, sekarang masker itu ada di kelurahan-kelurahan. Sudah saya bagikan sejak Januari. Kalau ada kejadian, warga bisa lebih cepat dibagikan maskernya, tidak perlu menunggu aku," ungkap Risma.
Risma membantah penimbunan yang dilakukan olehnya untuk kepentingan mencari untung.
Baca Juga:Detik-detik Siswa SD Mojokerto Dibunuh karena Menang Gangsing
Sebab masker yang disimpan langsung didistribusikan ke kelurahan dan diberikan kepada warga secara cuma-cuma.
"Sekali lagi di kelurahan simpannya. Bukan aku terus menimbun, itu gratis tidak aku jual," tutur Risma.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan Kota Surabaya telah mendistribusikan sebanyak 9.892 kotak masker ke 63 puskesmas di Kota Surabaya. Setiap puskesmas mendapatkan 10 kotak yang berisi 50 lembar masker.
Penyimpanan masker tersebut disebutkan oleh Febria telah sesuai dengan Permenkes 74 tahun 2017 tentang standart pelayanan kefarmasian, Bab II, angka I, yaitu proses perencanaan kebutuhan obat per tahun dilakukan berjenjang, PKM diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO.
Selanjutnya, Instalasi Farmasi Kab/Kota melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Pusk di wilayah kerjanya, menyesuaikan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stok serta menghindari stok berlebih.
"Dinkes melakukan pengadaan untuk persediaan selama 18 bulan dengan perhitungan buffer 6 bulan. Persediaan itu kemudian di distribusikan ke puskesmas untuk dibagikan ke kelurahan-kelurahan,” ujarnya.
