Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, terkait stimulus kepada karyawan formal, Kemenaker RI meminta syarat berupa nomor KTP, by name by address. Pemberian tersebut disyaratkan harus sepengetahuan perusahaan yang mempekerjakan mereka.
“Kami sudah mengirim data sekitar tujuh ribu penerima stimulus ini ke Kemenaker, berikutnya hari Rabu besok akan kami kirim lagi. Jadi, data dari organda tetap kita masukkan. Semua perusahaan yang membuat perjanjian resmi dengan gaji dan upah, itu termasuk pekerja formal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono mengatakan, berhenti beroperasionalnya 52,61 persen armada layanan transportasi publik di Jatim akibat penurunan penumpang mencapai 50 persen.
Di antaranya, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Dari 2.090 armada bus yang beroperasi, kini tinggal 10 persen saja, alias 209 bus yang masih beroperasi.
Baca Juga:Ponorogo dan Bondowoso Zona Merah Virus Corona Baru Jawa Timur
Kemudian, bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Yang semula dari 4.945 armada bus, saat ini tinggal 495 bus saja yang beroperasi. Lalu bus kota di Surabaya yang jumlahnya 34 armada, saat ini tinggal 2 bus yang beroperasi. Sedang untuk Mobil Penumpang Umum (MPU), dari 6.112 mobil, kini hanya 1.833 yang beroperasi, kemudian taxi yang jumlahnya 1.112, saat ini tinggal 334 taxi yang masih beroperasi.
Sedang angkutan sewa umum yang jumlahnya mencapai 575 kendaraan, kini hanya 230 yang beroperasi. Angkutan Antar Jemput (AAJ) dari 242 mobil, kini hanya 12 kendaraan saja yang beroperasi. Kemudian, armada sektor pariwisata hampir semuanya tidak beroperasi akibat semua tempat wisata sudah tutup. Kemudian, transportasi roda empat online, dari 45 ribu, saat ini hanya 25 ribu yang beroperasi.
Nyono menambahkan, untuk kendaaraan online roda dua, dari 60 ribu, saat ini tinggal 35 ribu yang beroperasi. Kemudian untuk angkutan barang, dari 2.500 armada, kini hanya 1.000 saja yang beroperasi. Sehingga, secara keseluruhan, saat ini jumlah armada transportasi publik yang beroperasi tinggal 48 persen saja. Sisanya, sebesar 52,61 persen sudah tidak beroperasi lagi.
“Ini berdampak pada kru dan semua pegawai yang terkait dalam operasi kendaraan tersebut, dari perhitungan kami, ada sekitar 75.802 orang yang akan terdampak,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Organda Jatim, Busairi Mustafa memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Jatim dalam memberikan bantuan untuk kelangsungan hidup para karyawan yang bekerja di sektor transportasi publik, baik formal maupun non formal.
Baca Juga:Update Corona Jawa Timur: Positif COVID-19 Melonjak Jadi 188 Orang
Diakuinya, bahwa saat ini armada-armada transportasi publik mengalami penurunan penumpang yang sangat signifikan. Dicontohkannya, armada bus di Malang, dalam sekali rute perjalanan, hanya mampu untung Rp 7000 saja.
