SuaraJatim.id - DPRD Kabupaten Jember menjelaskan alasan pemecatan Bupati setempat, Faida karena Jember tidak dapat kuota calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Sehingga DPRD menilai bupati gagal dan merugikan masyarakat.
Hal itu dinyatakan 3 fraksi besar di Jember yang disebut Fraksi Pendekar. Fraksi itu terdiri dari PAN, Demokrat, dan Golkar.
Fraksi Pandekar dalam pernyataan di hadapan sidang paripurna hak menyatakan pendapat di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (22/7/2020). Kebijakan dalam penerbitan dan pengundangan peraturan bupati Jember tentang KSOTK 30 organisasi perangkat daerah pada 3 Januari 2019 diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta peraturan pelaksanaannya,
Baca Juga:Nasdem: Jember Makin Buruk Kalau Dipimpin Bupati Faida
“Perubahan SOTK ini berdampak pada masyarakat Jember dan secara tidak langsung terjadi pelanggaran hak masyarakat Jember untuk mendapatkan pekerjaan untuk mengabdi sebagai aparatur sipil negara,” kata juru bicara Fraksi Pandekar, Agusta Jaka Purwana seperti dilansir Beritajatim.com.
Kebijakan ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak memperoleh kuota formasi CPNS pada 2019, sebagaimana Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Alhasil, menurut Agusta, peluang para guru termasuk guru tidak tetap (GTT) yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan masyarakat Jember secara umum untuk mengabdi pada daerah sebagai ASN tertutup.
“Dan peluang ini semakin kecil, karena peluang CPNS hanya untuk mereka yang berusia di bawah umur 35 tahun dan telah lulus tes. Sedangkan yang berusia lebih dari usia 35 tahun tidak bisa menjadi CPNS, tetapi masuk ke (kategori) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” katanya.
Tak hanya itu. Fraksi Pandekar menyatakan, kebijakan melakukan mutasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
Baca Juga:DPRD Pecat Bupati Faida karena Jember Tak Dapat Kuota CPNS 2019
Bupati juga dinilai tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Mutasi Pegawai di lingkungan Kabupaten Jember.
Bupati juga dinilai oleh fraksi gabungan Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar ini tidak mematuhi surat Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019 tertanggal 10 Desember 2019 yang menindaklanjuti surat mendagri.
Fraksi Pandekar menyoroti pengosongan jabatan dan pemindahan pejabat dari rumah sakit daerah di Kabupaten Jember ke organisasi pemerintah daerah lainnya.
“Sehingga di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Rumah Sakit Daerah Kalisat, dan Rumah Sakit Daerah Balung banyak terjadi rangkap jabatan dan hal tersebut dibiarkan berlarut tanpa ada penggantinya,” kata Agusta.
Agusta juga mengingatkan ambruknya beberapa gedung milik pemerintah daerah yang baru diselesaikan pembangunannya.
“Ambruknya bangunan tersebut telah mengakibatkan sejumlah korban luka, serta diperoleh indikasi terjadinya kerugian keuangan negara yakni keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Fraksi Pandekar juga menyoroti penolakan terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
“OPD menolak hadir memenuhi undangan DPRD dengan alasan tidak diberikan izin oleh Bupati merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD,” kata Agusta.
Dengan sejumlah alasan tersebut, Fraksi Pandekar menyatakan DPRD Kabupaten Jember dapat menggunakan hak dan kewenangannya.
“Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Hak Interplasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Agusta.
“Catatan-catatan Fraksi Pandekar semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama. Fraksi Pandekar tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati situasi atau kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember. Di samping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat,” kata Agusta.
Sementara itu, dalam jawaban tertulisnya, Bupati Faida menyatakan, sudah melaksanakan rekomendasi Mendagri untuk mencabut 15 keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan sebagaimana ditetapkan pada 3 Januari 2018 sampai 11 Maret 2019, melalui penetapan keputusan bupati tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan.
“Bupati dan wakil bupati Jember telah melaksanakan seluruh rekomendasi Mendagri sebagaimana tertuang dalam surat Mendagri dan surat gubernur Jawa Timur,” kata Faida dalam surat tersebut.
Bupati Faida juga menyatakan, telah menindaklanjuti rekomendasi Mendagri untuk mencabut 30 peraturan tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019.
“Secara hukum Bupati Jember tidak bisa memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 1 Desember 2016, sebab telah ada peraturan bupati tentang KSOTK terbaru melalui prosedur yang benar, yaitu 30 peraturan bupati tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember yang ditetapkan pada 31 Desember 2019 dan diundangkan sekretaris daerah pada 2 Januari 2020,” katanya.
