SuaraJatim.id - Gaji aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Jember belum dibayarkan bulan Januari 2021 ini. Bahkan gaji terancam tidak dibayar mengingat persoalan Perbup dan Perda APBD 2021 belum punya.
"Hingga hari ini belum ada gaji ASN yang cair, padahal sudah memasuki pertengahan bulan dan banyak kebutuhan yang harus dibeli," kata Agus, salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Jember, Jumat (15/01/2021).
Banyak ASN dan honorer yang mengeluhkan belum cairnya gaji yang biasanya mereka terima pada awal bulan, padahal gaji tersebut adalah hak sebagai ASN dan honorer yang telah bekerja.
"Kami tidak tahu kapan gaji ASN bisa cair karena kondisi Jember seperti ini, namun para ASN sangat berharap bisa secepatnya menerima gaji bulan Januari 2021," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga:Fix! 19 Ribu ASN dan Honorer Jember Belum Gajian Bulan Ini
Menurut Sekretaris Kabupaten Jember yang dberhentikan Bupati Faida Jember secara sepihak, Mirfano, jumlah ASN mencapai 13 ribu orang dan jumlah tenaga honorer sebanyak 6 ribu orang. Sehingga totalnya 19 ribu orang.
"Hingga Jumat ini belum ada ASN yang menerima gaji karena Kabupaten Jember belum memiliki Perbup atau Perda APBD 2021," kata Mirfano, seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/01/2021).
Sementara itu, Bupati Jember Faida sudah mengajukan Perbup APBD 2021 kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, namun ditolak karena anggarannya hampir sama dengan perda, sehingga Pemkab Jember diminta melakukan revisi dengan anggaran wajib, rutin dan mengikat.
Belum adanya Perbup atau Perda APBD Jember tahun anggaran 2021 juga berdampak pada anggaran operasional di lingkungan Pemkab Jember di antaranya biaya rekening air, tagihan telepon, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional dinas.
Sebelumnya Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur dan Kemendagri terkait kondisi Jember tersebut.
Baca Juga:Ratusan Warga Mengungsi ke Musala dan Balai Desa Akibat Banjir Jember
"Mudah-mudahan ada solusi dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat atas kondisi yang terjadi di Jember," katanya.
