SuaraJatim.id - Aksi demontrasi mahasiswa juga terjadi di Kabupaten Jember Jawa Timur ( Jatim ). Ratusan mahasiswa ini menggelar aksi di depan Gedung DPRD setempat, Selasa (12/04/2022).
Dalam aksinya itu para mahasiswa ini mengusung berbagai poster yang mewakili protes serta tuntutan mereka. Ratusan mahasiswa ini merupakan gabungan dari Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Jember dan Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq.
Aksi sendiri berlangsung selama beberapa jam di depan gedung palemen tersebut. Meskipun begitu, dalam aksi ada juga sejumlah mahasiswa-mahasiswi yang membawa poster dengan kalimat 'menggelitik' sebagai sindiran atau ungkapan protes mereka.
Misalnya poster dengan tulisan; ‘Selesaikan Persoalan Minyak Goreng’, ‘Butuh Pawang Minyak Bukan Pawang Hujan’, ‘BBM Naik Kaum LDR Menjerit’, ‘Demi Rakyat Aku Rela Skin Care-ku Ambyar’. 'AYANGG Aku 'BO' Dulu ya BBM Naik'
Baca Juga:6 Media Internasional Ini Soroti Pengeroyokan Ade Armando dan Demo 11 April
Menurut Koordinator Aliansi BEM Jember M. Yayan, ada empat bentuk kezaliman pemerintah. Pertama, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kedua, kenaikan pajak pertambahan nilai, harga bahan bakar minyak, dan harga baham pokok," katanya seperti dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com.
Bentuk kezaliman ketiga adalah harga minyak goreng yang tak kunjung stabil akibat kebijakan yang tak tepat sasaran.
Kezaliman berikutnya adalah pembangunan ibu kota nusantara. Melihat kezaliman itu, mahasiswa mengeluarkan empat tuntutan.
"Mendorong Ketua DPRD Jember dan perwakilan parpol di komisi-komisi untuk menandatangani pakta integritas. Kami juga mendesak Ketua DPR RI dan presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024," kata Yayan.
Mahasiswa menuntut DPRD Jember agar mendesak presiden menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng.
Baca Juga:BEM SI Sesalkan Aksi Kekerasan yang Dialami Ade Armando, Tetapi Tegaskan Tuntutan Mahasiswa
"Kami minta Presiden me-reshuffle Menteri Perdagangan," kata Yayan menegaskan.
Lalu terakhir, mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan PPN 11 persen.
