SuaraJatim.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Myanmar menghentikan aksi kekerasan di negara setempat. Selain itu, meminta pembebasan semua tahanan politik.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer menyerukan agar kekerasan segera diakhiri. Semua tahanan politik juga diminta untuk dibebaskan.
Noeleen Hayzer telah bertemu dengan pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing pada hari Rabu.
Noeleen secara langsung mendesak Min Aung Hlaing untuk memberlakukan moratorium pada semua eksekusi di masa depan. Ini kunjungan pertamanya ke negara bermasalah itu sejak pengangkatannya tahun lalu.
Baca Juga:Junta Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara
Militer Myanmar mengkudeta kekuasaan demokratis pada Februari 2021, beberapa jam sebelum parlemen baru negara itu dijadwalkan duduk. Militer kemudian menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipilnya.
Sejak itu, Aung San Suu Kyi diadili dan dipenjarakan atas banyak tuduhan yang dinilai diada-ada oleh banyak pihak di Myanmar.
Bahkan Aung San Suu Kyi juga masih dijerat lagi dengan lebih banyak lagi tuduhan. Ribuan aktivis anti-kudeta juga ditangkapi dan ditahan.
"Sekitar 2.215 orang telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap warganya sendiri," kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah melacak kekerasan tersebut seperti diberitakan dari Timesindonesia.co.id jejaring Suara.com, Kamis (18/7/2022).
Akhir bulan lalu, rezim militer mengeksekusi empat aktivis politik di Myanmar yang untuk pertama kali menggunakan hukuman mati setelah lebih dari 30 tahun. Di antara yang dieksekusi mati itu adalah Phyo Zeya Thaw, mantan legislator dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.
Baca Juga:Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara di Naypyidaw
Dilansir Al Jazeera, utusan PBB Noeleen Heyzer itu juga menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik, termasuk mantan penasihat Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, ekonom asal Australia .
Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq mengambahkan, Heyzer sempat pula meminta bertemu Aung San Suu Kyi, namun tidak berhasil.
Dia menggambarkan pertemuan antara Heyzer dengan panglima militer Myanmar itu sebagai "diskusi yang baik" dan mengatakan PBB akan melihat apakah tuntutan utamanya akan dilaksanakan. "PBB akan terus mendorong poin-poin itu," tambahnya.
Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis, yang sebagian besar dipimpin oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah membuat sedikit kemajuan, dengan para jenderal menolak untuk mewujudkan rencana perdamaian yang disepakati tahun lalu.
Bahkan ketika Heyzer berada di Myanmar, seorang juru bicara pemerintahan militer mengecam kelompok 10 anggota itu karena melarang para jenderalnya mengikuti pertemuan-pertemuan regional ASEAN, dan menuduh mengalah pada tekanan eksternal.
Beberapa anggota ASEAN, yang bergabung dengan Myanmar pada tahun 1997, baru-baru ini mengindikasikan bahwa kelompok itu bisa dipaksa untuk melangkah lebih jauh jika militer terus mandek.
Berbicara pada konferensi pers reguler, juru bicara Zaw Min Tun menampik langkah ASEAN itu. "Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT ASEAN," kata Zaw Min Tun.
"Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan para teroris," katanya, menggunakan label para jenderal untuk gerakan pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata melawan militer.
Dalam pertemuan dengan Heyzer, menteri luar negeri yang ditunjuk militer meminta badan dunia untuk secara konstruktif dan pragmatis meninjau pendekatannya dalam kerjasama dengan Myanmar.
Sosiolog Singapura Heyzer ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tahun lalu, menggantikan diplomat Swiss Christine Schraner Burgener yang dilarang mengunjungi Myanmar.
Schraner Burgener telah menyerukan PBB untuk mengambil "langkah-langkah yang sangat kuat" terhadap militer dan menjadi sasaran serangan reguler di media yang didukung pemerintah Myanmar.
Televisi MRTV yang dikelola pemerintah melaporkan kunjungan Heyzer, menyebutkan utusan itu dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang mempromosikan kepercayaan dan kerja sama antara Myanmar dan PBB. Itu tidak memberikan rincian tentang pembicaraan, yang berlangsung di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
Heyzer menekankan dalam pernyataannya saat dia meninggalkan Myanmar bahwa “keterlibatan PBB sama sekali tidak memberikan legitimasi” pada administrasi militer.
"Rakyat Myanmar memiliki hak atas demokrasi dan penentuan nasib sendiri yang bebas dari ketakutan dan keinginan, yang hanya akan mungkin terjadi dengan niat baik dan upaya semua pemangku kepentingan dalam proses yang inklusif," tegas utusan PBB, Noeleen Heyzer.
