SuaraJatim.id - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi besok, Rabu (01/08/2022). Namun isu kenaikan BBM direspons beragam oleh masyarakat.
Bagi masyarakat nelayan di Lamongan misalnya. Meskipun mereka tidak panik, namun para nelayan itu berharap agar pemerintah menunda dulu kenaikan BBM. Pertimbangannya, pendapatan mereka sekarang sedang tidak menentu.
Seperti dijelaskan Ketua Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia (HNTI) Lamongan, Muchlisin Amar. Ia menjelaskan kalau kondisi nelayan sekarang memprihatinkan.
Pemerintah diminta mencari formula yang tepat sebelum benar-benar memutuskan menaikkan BBM bersubsidi ini. Ia memisalkan, untuk kondisi nelayan tangkap rajungan. Mereka mengalami masa-masa yang rumit selama 6 bulan terakhir.
Baca Juga:Angkutan Umum, Nelayan hingga Ojol dapat Subsidi dari Pemerintah
Hal itu dipengaruhi oleh harga rajungan yang merosot tajam di pasaran. Jika kemudian BBM dinaikkan, maka akan berpengaruh terhadap harga bahan-bahan pokok di pasaran. Kondisi itu pasti akan membuat kehidupan para nelayan tangkap rajungan kian parah.
"Seharusnya ditunda lebih dahulu, sambil mencari formula yang tepat, karena saat ini kondisi nelayan cukup memprihatikan," ujar Muchlisin, dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Selasa (30/8/2022).
"Harga Rajungan mengalami penurunan yang tajam dari Rp130 ribu menjadi Rp35 ribu, ini tidak cukup untuk biaya operasional termasuk BBM, ditambah biaya beli umpan. Belum lagi harga bahan pokok juga bakal terkerek naik. Ini kondisi yang sangat berat buat nelayan Pantura," ujarnya.
Masih kata Muchlisin, meski nantinya akan ada gelontoran bantuan sosial dari pemerintah sebagai kompensasi, hal itu tetap tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat nelayan Lamongan.
Oleh karenanya, ia berharap, pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini dan mencari opsi lain selain menaikkan BBM.
Baca Juga:Terkait Kemungkinan Kenaikan Harga BBM, Luhut: Ini Bukan Seperti Perang Dunia Ketiga
"Kami berharap pemerintah tidak menaikkan (harga BBM) dalam waktu dekat ini, carilah opsi lain selain menaikkan BBM," katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lamongan, Suharjito menyampaikan bahwa pihaknya lebih memilih untuk menyerahkan kebijakan naiknya harga BBM tersebut kepada pemerintah.
Pasalnya, Suharjito menuturkan, pemerintah punya hitung-hitungan sendiri. Hanya saja kalau pemerintah terpaksa untuk menaikkan harga BBM, ia meminta kepada pemerintah agar tetap memberikan subsidi yang berkaitan dengan hajat hidup petani.
"Yang berkaitan dengan pertanian, pemerintah harus mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga BBM. Jika naik, petani harus diberikan subsidi. Khsusnya untuk kebutuhan alat sistem pertanian yang masih menggunakan solar," tuturnya.
Berdasarkan pantauan beritajatim.com di sejumlah SPBU di Lamongan, tampak tidak terjadi panic buying. Selain itu, antrean pembeli di SPBU itu terlihat landai dan tidak sampai mengular panjang. Pihak SPBU juga tidak melakukan pembatasan pembelian BBM.
