Dalam doktrin organisasi, beberapa pendiri RSS memang terang-terangan memimpikan India menjadi negara Hindu. Alasannya Umat Hindu mayoritas di negara dengan jumlah penduduk satu miliar lebih.
Meski tidak aktif di dalam politik elektoral, doktrin RSS sangat kental dalam politik BJP yang saat ini menguasai India, dimana salah satu politikusnya kini menjabat sebagai Perdana Menteri, yani Narendra Modi.
Modi dalam beberapa tahun terakhir membuat kebijakan yang dinilai diskriminatif pada Umat Islam. Misalnya saat mengajukan amandemen UU Kewarganegaraan dan Keimigrasian yang dinilai diskriminatif terhadap warga muslim.
Kemudian isu sektarian larangan menggunakan hijab di kampus. Dan terakhir pernyataan-pernyataan politikusnya yang dinilai menghina Islam. Kebijakan Modi soal amandemen UU Kewarganegaraan bahkan sempat memicu demonstrasi dan bentrok sektarian menjalar ke seantero India.
RSS juga disebut-sebut berada di belakang gelombang Islamofobia. Ini bisa dilihat di media sosial ketika politikus BJP dan simpatisan Hindu nasionalis menggalang kampanye di media sosial dengan tagar #CoronaJihad.
Ini respons mereka terhadap acara akbar Jemaah Tabligh di New Delhi yang dihadiri ribuan orang akhir Maret silam. Saat itu pemerintah India belum memberlakukan karantina, meski sedang aktif menyerukan pembatasan sosial buat meredam wabah.
Tagar itu dipenuhi meme dan gambar bernada anti-muslim atau retorika yang menempatkan minoritas muslim sebagai musuh India.
Meskipun begitu BJP mengatakan kalau partainya tidak mendukung gerakan apapun yang menghina atau merendahkan agama atau tokoh agama manapun. BJP juga menuduh lawan politiknya sengaja membenturkan BJP dengan umat Islam.
Lalu terkait isu RSS yang disebut anti muslim, Narenda Modi menjawab kalau BJP tidak mendukung diskriminasi agama. Begitu juga dengan Ketua Umum Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Baghwat. Ia menjamin minoritas muslim India tidak akan mengalami diskriminasi atas dasar agama.
