Cak Eri juga memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. "Pokoknya kami pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," ujar dia.
Menurut dia, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMK. "Ayo UMK memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," ujar dia.
Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui "Rumah Padat Karya" yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi "Rumah Padat Karya" untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Rumah Padat Karya" tersebut berisikan kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.
Baca Juga:Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara di Kota Surabaya, Ini Pesan Joko Widodo
