SuaraJatim.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Timur memperingatkan lembaga penyiaran agar membatasi lima racun siaran (5S). Kelimanya yakni: SARA (pelecehan terhadap suku, agama, ras).
Kemudian SARU (eksploitasi seksualitas atau tindakan asusila), SADIS (kekerasan verbal/fisik), SIHIR (mistik, horror dan supranatural), SIARAN PARTISAN & ILEGAL (kampanye terselebung dan tidak berizin).
Pembatasan ini salah satu tujuannya untuk melindungi perempuan dan anak. Hal ini disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Sundari.
"Masyarakat bisa mengirim aduan ke KPID Jatim bila menemukan program siaran yang tak ramah bagi anak dan perempuan. Laporan bisa ditujukan ke hotline KPID Jatim maupun alamat elektronik di [email protected]," kata Sundari dalam siaran persnya.
Baca Juga:Gubernur Jatim Khofifah Nyatakan Optimisme Sambut Pemilu 2024
Ia melanjutkan, selain itu ada beberapa ketentuan lain agar menghasilkan program siaran ramah anak dan perempuan. Ketentuan tersebut diambil dari P3 SPS: klasifikasi usia isi siaran, identitas anak terkait masalah hukum harus disamarkan, perlindungan korban pelecehan seksual dan larangan eksplotasi anak dan perempuan.
KPID telah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim untuk mendorong hal itu. Kolaborasi ini merupakan tindak Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak serta Deklarasi Peduli Lindungi Perempuan dan Anak.
"Pengawalan informasi dan program siaran merupakan tugas dari KPID Jatim, KPID Jatim diharapkan menjamin masyarakat dapat memperoleh informasi yang layak sesuai HAM dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak," kata Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani saat membuka webinar bertajuk "Partisipasi Kpid Jatim Dalam Mengawal Siaran Ramah Anak & Perempuan" (27/02/2023).
KPID Jatim bersama DP3AK berkomitmen bergerak bersama untuk menciptakan siaran yang ramah anak dan perempuan. Webinar yang digelar secara daring ini dihadiri oleh hamper 300 peserta dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar menampilkan siaran yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dalam aturan tersebut sudah memuat ketentuan yang memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan,
Baca Juga:Dihadapan Lawyer, Ferry Irawan Tak Akui Tekan Jidat Venna Melinda sampai Mimisan
"Sudah menjadi tugas dari KPID Jatim untuk mengawasi isi siaran agar terwujudnya pemberitaan yang ramah bagi anak maupun kelompok rentan, seperti permpuan dan disabilitas. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh lembaga penyiaran agar memuat siaran yang tidak bertentangan dengan P3 SPS," kata Yosua.
Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak DP3AK Jatim, Nanang Abu menambahkan bahwa proses pengawalan terhadapa anak dan perempuan membutuhkan komitmen dan juga kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dengan KPID Jatim tetapi juga semua pihak.
"Pasca-deklarasi peduli perempuan dan anak, diperlukan komitmen yang besar untuk melindungi kelompok rentan. Tentu ini bukan tugas yang mudah sehingga diperlukan adanya kolaborasi untuk mewujudkannya," kata Nanang.
