LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan

Sidang paripurna DPRD Jatim digelar dengan agenda Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 pada Rabu (9/4/2025).

Baehaqi Almutoif
Kamis, 10 April 2025 | 00:23 WIB
LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan
Sidang paripurna DPRD Jatim digelar dengan agenda Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 pada Rabu (9/4/2025). [Humas DPRD Jatim]

Sementara itu, juru bicara Graksi NasDem DPRD Jatim, Suwandy mengatakan, banyak capaian positif yang telah diraih. Namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan di berbagai sektor.

"Sebagai fraksi yang konsisten dalam mengawal gerakan Restorasi Indonesia, kami memandang bahwa LKPJ ini merupakan refleksi komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
rakyat," kata Suwandy.

Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya soal indeks pembangunan manusia (IPM), Fraksi NasDem mendorong agar program pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, serta layanan dasar kesehatan terus diperluas,
khususnya di wilayah pinggiran dan kepulauan.

Selain itu, pihaknya juga berharap perlu ditingkatkan pelatihan dan penempatan kerja berbasis kebutuhan industri.

Baca Juga:Bahaya Bisa Mengintai di Masjid, Muhammadiyah Jatim Ingin Wujudkan Budaya Aman dan Sehat

"Fraksi Partai NasDem mendorong penguatan mitigasi bencana di daerah rawan serta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan," kata Suwandy.

Fraksi NasDem juga mengajukan beberapa tambahan penjelasan, seperti masih adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum memenuhi target, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini.

Selain itu, perlu adanya data yang menggambarkan kondisi utuh masyarakat Jawa Timur.

"Kami menilai bahwa penggunaan data agregatif dari BPS dalam LKPJ perlu didampingi dengan pendekatan kualitatif dan partisipatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Dampak nyata dari program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran sejati keberhasilan pemerintahan," ungkapnya.

Pihaknya kembali mengingatkan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. "Pembangunan tidak boleh berhenti pada target anggaran atau indikator formal, namun harus nyata terasa manfaatnya oleh rakyat Jawa Timur dari ujung Pacitan hingga ujung Banyuwangi," katanya.

Baca Juga:Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK di Jatim: Mark Up Fantastis Anggaran Pengadaan Barang

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini