Fraksi NasDem juga mengajukan beberapa tambahan penjelasan, seperti masih adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum memenuhi target, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini.
Selain itu, perlu adanya data yang menggambarkan kondisi utuh masyarakat Jawa Timur.
"Kami menilai bahwa penggunaan data agregatif dari BPS dalam LKPJ perlu didampingi dengan pendekatan kualitatif dan partisipatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Dampak nyata dari program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran sejati keberhasilan pemerintahan," ungkapnya.
Pihaknya kembali mengingatkan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. "Pembangunan tidak boleh berhenti pada target anggaran atau indikator formal, namun harus nyata terasa manfaatnya oleh rakyat Jawa Timur dari ujung Pacitan hingga ujung Banyuwangi," katanya.
Baca Juga:Bahaya Bisa Mengintai di Masjid, Muhammadiyah Jatim Ingin Wujudkan Budaya Aman dan Sehat
