- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan siap maju kembali pada Muktamar ke-35 NU tahun 2026 untuk menuntaskan program yang belum selesai.
- Gus Yahya telah mengantongi restu eksplisit dari sejumlah kiai sepuh setelah menjelaskan niat pencalonannya demi tanggung jawab moral organisasi.
- Ia menegaskan bahwa NU harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan sebagai wahana konsolidasi politik kekuasaan pemerintah.
Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap demisioner dan pemilihan pengurus baru.
Klaim Kantongi Restu Kiai Sepuh
Di tengah kontestasi menuju kursi ketua umum PBNU, Gus Yahya juga mengungkapkan telah bersowan kepada sejumlah kiai sepuh untuk menyampaikan niatnya kembali maju.
Ia mengakui restu para kiai menjadi hal penting bagi dirinya, bukan hanya sebagai dukungan politik organisasi, tetapi juga sebagai peneguhan bahwa langkah yang ditempuhnya tidak keliru.
Baca Juga:Tagih Utang ke Gus Yahya, Presiden Prabowo: Beri Saya Kartu NU, Saya Datang Lagi!
“Restu para kiai guru-guru saya itu jelas mutlak saya butuhkan. Restu yang membantu melapangkan hati saya bahwa yang saya lakukan tidak keliru dan bukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh para sesepuh,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, para kiai yang ditemuinya memberikan restu setelah dirinya menjelaskan niat pencalonannya.
“Para kiai sepuh saya kira sepanjang kita mampu menjelaskan kepada beliau-beliau tentang bagaimana kita menata niat kita, beliau-beliau merestui dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh setiap kiai yang saya temui,” katanya.
Tegaskan NU Tak Boleh Jadi Kendaraan Kekuasaan
Selain soal pencalonan, Gus Yahya juga menyinggung isu independensi NU dari kekuasaan politik.
Baca Juga:Gus Yahya Tegaskan NU Tak Bisa Jalan Sendiri, Harus Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintah
Ia menolak anggapan bahwa pencalonannya berkaitan dengan intervensi pemerintah maupun restu dari Istana. Menurut dia, karakter NU yang independen membuat organisasi tersebut tidak mudah diarahkan untuk kepentingan kekuasaan.
“Saya tidak percaya menurut saya itu informasi yang tidak masuk akal. Tidak akan menguntungkan bagi istana untuk melakukan intervensi ke dalam NU karena sekarang realitas politik berubah, konteksnya berubah, konstelasi berubah. Itu akan membuat pemerintah jadi citranya buruk sekali,” tegasnya.
Gus Yahya bahkan memberikan penekanan lebih jauh bahwa NU tidak boleh dijadikan instrumen konsolidasi politik kekuasaan.
“NU tidak boleh dijadikan wahana konsolidasi politik kekuasaan. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada misalnya calon presiden atau cawapres dari PBNU,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ingin pencalonannya sebagai ketua umum PBNU dikaitkan dengan pertarungan politik menjelang Pemilu 2029.
“Saya sudah bilang sejak awal saya cuma ingin khidmah ke NU, saya nggak mau yang lain,” pungkasnya.
