- Sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo keracunan program Makan Bergizi Gratis pada Selasa, 1 September 2026.
- Wagub Jatim Emil Dardak meninjau RSUD Notopuro dan menegaskan penyelidikan menyeluruh terhadap 19 lembaga pendidikan terdampak.
- Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG Tanggulangin Kalitengah sambil menunggu hasil investigasi laboratorium.
Kejadian menjadi perhatian serius karena distribusi makanan tidak hanya menjangkau Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Emil menyebut sedikitnya 19 lembaga pendidikan terdampak. Para penerima manfaat berasal dari berbagai satuan pendidikan, mulai TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Seluruhnya memiliki satu kesamaan, yakni menerima makanan dari SPPG yang sama.
“Sekali lagi, ada 19 lembaga yang terdampak. Kesamaannya mendapatkan penerima manfaat dari SPPG Tanggulangin Kalitengah,” kata Emil.
Pada hari kejadian, dapur tersebut diketahui menyalurkan sekitar 2.800 porsi makanan kepada sekolah dan pondok pesantren.
Baca Juga:293 Santri di Sidoarjo Keracunan MBG, 8 Orang Kondisi Berat
Sekitar 1.000 penerima manfaat berada di lingkungan pesantren, sementara sisanya tersebar di sejumlah satuan pendidikan lainnya.
SPPG Dihentikan
Wakil Koordinator Regional Jawa Timur Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Bayu Wibowo, memastikan operasional SPPG yang memasok makanan tersebut telah dihentikan sementara.
Penghentian dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami bergerak ke SPPG. Untuk saat ini SPPG kita berhenti operasional,” kata Teguh.
Baca Juga:Keracunan Massal Santri Usai Santap MBG Jadi Perhatian Khusus Bupati Sidoarjo
Sampel makanan telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. BGN akan membawa hasil evaluasi tersebut ke tingkat pusat untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penghentian sementara maupun penghentian operasional secara permanen.
“Pusat akan menimbang apakah disuspen sementara atau suspend permanen,” ujarnya.
Di tengah penanganan ratusan pasien, Emil menyoroti kemungkinan adanya korban yang belum tercatat karena memilih melakukan pengobatan mandiri.
Pemerintah khawatir gejala seperti diare dan muntah dianggap ringan sehingga sebagian penerima manfaat tidak segera mendapatkan penanganan medis.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran terhadap siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari penanganan.
“Jangan-jangan ada juga yang sebenarnya sakit tapi tidak datang ke rumah sakit. Menganggap diare, dicoba ditangani secara mandiri,” kata Emil.
