“Jangan sampai pengembangan usaha hanya berhenti pada peningkatan kapasitas produksi. Kita harus memastikan produk pesantren memiliki legalitas, sertifikasi, akses pembiayaan, dan jaringan pemasaran yang semakin luas,” tuturnya.
Khofifah juga mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan OPOP. Hingga saat ini, sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk Tim OPOP Daerah untuk memperkuat pendampingan dan pengembangan ekonomi pesantren di wilayah masing-masing.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan berbagai mitra strategis terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, OPOP diharapkan berkembang menjadi ekosistem ekonomi pesantren yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, OPOP mengoptimalkan tiga pilar utama, yakni santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur. Ketiganya mendorong tumbuhnya kewirausahaan santri, penguatan unit usaha produktif pesantren, serta penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“OPOP menjadi salah satu rekam jejak gagasan Ibu Gubernur Khofifah yang berhasil menjadikan pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur,” kata Endy.
“Ke depan, kami berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pesantren semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan ini, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan atas dukungan dan dedikasi dalam pengembangan ekonomi pesantren serta pelaksanaan Program Eko-Tren OPOP Jawa Timur kepada Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung. Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat merek, fasilitasi badan hukum koperasi pondok pesantren, serta santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada para ahli waris.***
