- Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus korupsi keuangan PDTS KBS senilai Rp3,27 miliar pada 19 November 2026.
- Para tersangka menggunakan dana perusahaan untuk menyuap pengacara agar menutup kasus korupsi namun berujung pada kontrak fiktif.
- Keempat tersangka langsung ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya selama 20 hari ke depan.
Mereka menyusun perjanjian kerja sama (PKS), laporan kegiatan, hasil review standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum serta biaya pendampingan litigasi fiktif.
Tak berhenti di situ, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur turut membongkar pos pengeluaran operasional PDTS KBS yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, yang diklaim untuk kebutuhan operasional, pembelian bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), hingga honorarium.
Jika ditotal, kerugian atau uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepanjang 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Baca Juga:Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi
Kejati Jatim mengisyaratkan penyidikan belum akan berhenti pada empat tersangka. Penyidik kini menelusuri aliran dana operasional, termasuk siapa saja pihak yang turut menikmati pembayaran honorarium yang belum jelas pertanggungjawabannya.
Saat disinggung mengenai kabar adanya anggota DPRD Surabaya yang mengembalikan honorarium ke kas PDTS KBS, Gede tak menutup mata.
"Kami belum mendapat informasi itu. Nanti akan kami dalami lagi," ujarnya singkat, membuka peluang munculnya tersangka baru dalam pusaran aliran dana perusahaan pengelola Kebun Binatang Surabaya tersebut.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 KUHP terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
Keempatnya kini harus mendekam di Cabang Rutan Kejati Jatim untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Baca Juga:Dana Operasional KBS Diduga Diselewengkan, Mantan Dirut Terancam Disidang dalam Kasus Korupsi
Kontributor : Dimas Angga Perkasa