- Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus korupsi keuangan PDTS KBS senilai Rp3,27 miliar pada 19 November 2026.
- Para tersangka menggunakan dana perusahaan untuk menyuap pengacara agar menutup kasus korupsi namun berujung pada kontrak fiktif.
- Keempat tersangka langsung ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya selama 20 hari ke depan.
SuaraJatim.id - Alih-alih lolos dari jerat hukum, upaya petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) untuk mengamankan perkara korupsi justru menjadi bumerang.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025–2026 dengan total nilai kas tak bertuan mencapai Rp3,27 miliar.
Ironisnya, sebagian besar uang perusahaan daerah tersebut disinyalir digunakan untuk membiayai upaya penutupan perkara korupsi lain yang sedang diusut kejaksaan.
Namun, dana miliaran rupiah itu diduga tidak pernah sampai ke tangan penyidik, sementara jejak pengeluarannya ditutupi dengan kontrak jasa hukum fiktif.
Baca Juga:Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi
Keempat tersangka tersebut adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS berinisial NW, anggota Badan Pengawas PDTS KBS berinisial EES, serta seorang advokat dari Kantor Hukum Ma'ruf Syah and Partner berinisial MM.
Tepat pukul 22.53 WIB pada Kamis (19/11/2026), keempatnya langsung digelandang dari ruang pemeriksaan menuju Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya yang terletak di belakang kantor Kejati Jatim.
"Pada hari ini penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026," tegas Kepala Kejati Jatim Abdul Qohar, Kamis malam (19/11/2026).
Aspidsus Kejati Jatim Gede Punia Atmaja membeberkan, skandal ini berakar pada Februari 2025. Kala itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Panik menghadapi pemeriksaan, NW dan MN meminta bantuan EES untuk mencarikan pengacara. EES lantas mengenalkan keduanya kepada MM.
Baca Juga:Dana Operasional KBS Diduga Diselewengkan, Mantan Dirut Terancam Disidang dalam Kasus Korupsi
Namun, menurut penyidik, pendampingan hukum itu melenceng menjadi permufakatan untuk menghentikan perkara di Kejari Tanjung Perak.
Dalam skenario tersebut, MM diduga mematok lawyer fee Rp100 juta sekaligus meminta dana Rp500 juta yang diklaim sebagai biaya penutupan perkara.
Permintaan itu disetujui NW dan MN. Uang dicairkan dari kas perusahaan melalui Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, lalu diserahkan EES kepada MM. Namun, Gede memastikan dana tersebut tak pernah mengalir ke penyidik Kejari Tanjung Perak.
Pola serupa terulang sekitar April 2025, saat Kejati Jatim gantian memeriksa direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta ditambah uang Rp995 juta yang lagi-lagi direstui NW dan MN.
Permintaan dana terus bergulir hingga total kas PDTS KBS yang terkuras untuk urusan ini membengkak menjadi Rp2,41 miliar. Meski uang sudah keluar, dana tersebut tak pernah diterima penyidik Kejati Jatim dan proses hukum tetap berjalan.
Untuk menyamarkan raibnya dana Rp2,41 miliar dari kas perusahaan, keempat tersangka diduga bersekongkol memoles pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan biaya layanan hukum resmi antara PDTS KBS dan kantor advokat MM.
Mereka menyusun perjanjian kerja sama (PKS), laporan kegiatan, hasil review standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum serta biaya pendampingan litigasi fiktif.
Tak berhenti di situ, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur turut membongkar pos pengeluaran operasional PDTS KBS yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, yang diklaim untuk kebutuhan operasional, pembelian bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), hingga honorarium.
Jika ditotal, kerugian atau uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepanjang 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Kejati Jatim mengisyaratkan penyidikan belum akan berhenti pada empat tersangka. Penyidik kini menelusuri aliran dana operasional, termasuk siapa saja pihak yang turut menikmati pembayaran honorarium yang belum jelas pertanggungjawabannya.
Saat disinggung mengenai kabar adanya anggota DPRD Surabaya yang mengembalikan honorarium ke kas PDTS KBS, Gede tak menutup mata.
"Kami belum mendapat informasi itu. Nanti akan kami dalami lagi," ujarnya singkat, membuka peluang munculnya tersangka baru dalam pusaran aliran dana perusahaan pengelola Kebun Binatang Surabaya tersebut.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 KUHP terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
Keempatnya kini harus mendekam di Cabang Rutan Kejati Jatim untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa