Pimpinan PWNU Jatim: People Power Itu Premanisme Politik

SuaraJatim.id - Menyikapi upaya gerakan people power untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdussalam Sohib mengingatkan pentingnya rekomendasi Multaqo Ulama (pertemuan para ulama).

Dia mengklaim rekomendasi itu dapat mencegah munculnya premanisme politik seperti upaya people power.

"People Power itu premasnisme politik. Dalam multaqo ulama sudah keluar delapan rekomendasi," kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (11/5/2019).

Dalam Multaqo Ulama yang digelar di Jakarta dan dihadiri sekitar seribuan ulama itu menetapkan delapan rekomendasi.

Sejumlah rekomendasi itu, di antaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan Alim Ulama terkemuka bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Multaqo ulama juga mengajak seluruh umat Islam menghindari fitnah dan perpecahan serta saling memaafkan melalui rekonsiliasi.

Selain itu, Multaqo juga mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain.

Berikutnya, salah satu poin rekomendasi adalah mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggungjwab selama.

Multaqo juga mengajak umat Islam untuk senantiasa mentaati tataperaturan dan perundangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai pengjewantahan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada peremintah yang sah.

Baca Juga: Boni Hargens Sebut Habib Rizieq Pengacau dan Musuh Negara

Umat Islam, juga diajak untuk tidak terpancing dalam melakukan aksi inkonstitusional baik langsung ataupun tidak langsung karena itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Kiai Salam, sapaan akrab KH Abdussalam Sohib, mengatakan rekomendasi Multaqo tersebut juga bisa disampaikan kepada aparat. Hal itu, bertujuan agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas tanpa ragu dengan segala tindakakan yang mengancam konstitusi.

"Mayoritas masyarakat resah dengan isu-isu seperti itu. Dan masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu provokatif," jelasnya.

Diketahui, sejumlah massa sebelumnya berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jumat (10/5/2019). Mereka mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang hendak melaporkan dugaan kecurangan Pemilu.

Kontributor : Achmad Ali