SuaraJatim.id - Kemenkopolhukam mendorong kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengkaji persyaratan-persyaratan yang harus dilewati Ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengemukakan saat ini kemendagri telah bekerja sama dengan kementerian agama (Kemenag) dalam mengeluarkan rekomendasi SKT tersebut.
"Kami mendorong agar Kemendagri mengkaji persyaratan untuk mengeluarkan SKT FPI. Saat ini, Kemendagri tengah bekerjasama dengan Kemenag. Karena untuk mengeluarkan SKT harus ada rekomendasi dari Kemenag," ujar Wawan Kustiawan usai acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam di Hotel Tunjungan Surabaya, Kamis (8/8/2019).
Setelah adanya rekomendasi dari kemenag, tambah Wawan, kemendagri tidak serta-merta langsung mengeluarkan SKT untuk FPI.
"Nantinya kemendagri akan mengkaji lagi rekom kemenang. Apakah layak atau tidak untuk dikeluarkannya SKT," terangnya.
Ditanya apa saja yang menjadi syarat pengkajian Kemendagri untuk mengeluarkan SKT, Wawan tidak bisa memberi jawaban pasti.
"Kalau untuk itu, bisa ditanyakan langsung ke kemendagri apa saja yang menjadi syarat," pungkasnya.
Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.
Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.
Baca Juga: Din Syamsuddin Ingatkan Pemerintah Soal Perpanjangan Izin FPI
Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.
Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.
Kontributor : Achmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Banjir Rendam Sawah, Petani Bawang Merah Tulungagung Rugi Belasan Juta
-
Hampir Mati Sia-sia! Detik-detik Pria Tulungagung Batal Jadi Tentara Bayaran Rusia
-
Kasus Penyadapan Prabowo, Haedar Nashir Beri Pesan Menohok ke Polri
-
Gunung Semeru Erupsi Tiga Kali dalam Tiga Jam, Awan Panas Meluncur hingga 4,5 Kilometer
-
Politisi Gerindra Singgung Penyandang Dana Kasus Penyadapan Prabowo, Siapa Dia?