SuaraJatim.id - Puluhan mahasiswa dan aktivis antikorupsi Blitar menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (30/9/2018), menolak upaya elite politik mengembalikan sistem pemerintahan otoriter ala Orde Baru kembali diberlakukan.
Membawa sejumlah poster penolakan terhadap pengesahan UU KPK revisi dan RKUHP, para pengunjuk rasa juga meneriakkan slogan-slogan anti-Orba ketika kebebasan rakyat direpresi termasuk hak-hak politik dikebiri.
"Pengesahan UU KPK hasil revisi yang terkesan terburu-buru dan isi RKUHP merupakan indikasi adanya upaya elit untuk mengembalikan sistem otoriter Orba," teriak seorang peserta aksi dalam orasinya.
"Hidup KPK, usir Orba dari bumi pertiwi!" pekik para pengunjuk rasa menyambut orasi yang dilakukan sejumlah peserta.
Baca Juga: Protes UU KPK, 3.000 Orang Akan Demo Besar di Ibu Kota Negara Baru
"RUU PKS yang seharusnya disegerakan justru ditunda-tunda pengesahannya. Kemana hati nurani anggota DPR kita, elite-elite negeri ini," teriak seorang orator.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh koordinator aksi, Fachrul Iga Taufik, aksi unjuk tidak hanya menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) KPK yang baru disahkan, tapi juga menuntut pembatalan pimpinan KPK terpilih dengan Firly Bahuri sebagai Ketuanya.
"Pimpinan KPK yang baru adalah produk konspirasi satu paket dengan pengesahan UU KPK. Keduanya sama-sama ditujukan untuk mengebiri KPK dan pemberantasan korupsi," ujar Fachrul.
Pengunjuk rasa juga menolak RKUHP dengan mencontohkan adanya sejumlah pasal "makar" sebagai bentuk upaya mengembalikan pemerintahan otoriter ala Orde Baru.
Sejumlah tuntutan lain adalah penolakan terhadap "dwi fungsi" peran aparat negara khususnya oleh TNI-Polri di posisi-posisi jabatan sipil. Pengunjuk rasa juga mendesak polisi menghentikan kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktifis pro demokrasi.
Baca Juga: Soal UU KPK, Sekjen PDIP Sebut akan Bela Jokowi Karena Mayoritas Mendukung
Kontributor : Agus H
Berita Terkait
-
Sebut KPK Sekarang Problem Etiknya Banyak, Hinca Tanya Keberanian Capim KPK Setyo Singkirkan Pimpinan Bermasalah
-
Sebut Nama Firli dan Ghufron Soal Pertemuan dengan Pihak Berperkara, Kuasa Hukum Alex: Integritas Pimpinan KPK Teruji
-
Budi Gunawan Ungkap Alasan Susahnya Usut Kasus Firli Bahuri, Nyaris Setahun Belum Ditahan Polisi
-
Sidang Perdana, Alexander Marwata Singgung Firli Bahuri dan Nurul Ghufron di Pengadilan
-
Nyaris Setahun Belum Ditahan Polisi, Budi Gunawan Akui Tak Mudah Usut Kasus Firli Bahuri, Kenapa?
Terpopuler
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
- Jabatan Prestisius Rolly Ade Charles, Diduga Ikut Ivan Sugianto Paksa Anak SMA Menggonggong
- Pengalaman Mengejutkan Suporter Jepang Awayday ke SUGBK: Indonesia Negara yang...
- Ditemui Ahmad Sahroni, Begini Penampakan Lesu Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya
- Pesan Terakhir Nurina Mulkiwati Istri Ahmad Luthfi, Kini Suami Diisukan Punya Simpanan Selebgram
Pilihan
-
Harga Emas Antam Naik Drastis, Hampir Tembus Rp 1,5 Juta/Gram
-
Tepok Jidat! Arab Saudi Kuat Banget, Timnas Indonesia Bisa Menang Nggak?
-
5 HP Redmi Sejutaan dengan Baterai Lega dan HyperOS, Murah Tapi Kencang!
-
Hak Masyarakat Adat di Ujung Tanduk, Koalisi Sipil Kaltim Mengecam Kekerasan di Paser
-
Waspada, Kebiasaan Matikan Lampu Motor di Siang Hari Bisa Berujung Bui
Terkini
-
Santai tapi Mengena, Emil Dardak Balas Kritikan Jangan Melulu Jalan Tol
-
Keras! Luluk Sentil Ada Proyek yang Tabrak Tata Ruang di Pesisir Surabaya
-
Pernah Jadi Kepala Dinas Kebersihan, Risma Pede Bisa Selesaikan Masalah Sampah di Jatim
-
Tragedi Carok Sampang, Polda Jatim Amankan Satu Orang
-
Bapemperda DPRD Jatim Bakal Bahas 21 Raperda Pada 2025, Ini Rinciannya