SuaraJatim.id - Tidak hanya tertinggal dari sisi infrastruktur, warga kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, juga kesulitan untuk mengurus identitas kependudukan seperti KTP Elektronik, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.
Hal itu sebagaimana disampaikan sejumlah mahasiswa saat demonstrasi di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada Jumat (11/10/2019). Menurut mereka kebijakan pemerintah setempat belum berpihak kepada warga kepulauan.
Tidak adanya sarana yang memungkinkan bagi warga kepulauan dapat mengurus identitas kependudukan di daerahnya langsung membuat mereka harus ke daratan atau Kota Sumenep untuk sekadar mengurus KTP Elektronik, KK atau Akte.
Karena harus ke daratan, maka warga kepulauan harus mengeluarkan biaya cukup besar. Kalau bisa langsung jadi, mungkin tidak akan terlalu memberatkan. Tapi jika harus menunggu atau ada persyaratan yang kurang, maka mereka harus bolak-balik daratan-pulau.
Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Syafi, warga kepulauan saat akan mengurus identitas kependudukan ke wilayah daratan minimal harus menyiapkan biaya sekitar Rp 500 ribu. Itu bagi warga kepulauan yang tak terlalu jauh dari daratan, seperti Pulau Raas dan Sepudi.
"Kalau dari Pulau Kangean harus menyiapkan biaya antara Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu. Bahkan, kalau Pulau Sakala yang secara geografis lebih dekat dengan Sulawesi, biayanya bisa jutaan Rupiah," ungkap dia.
Mereka meminta Pemkab Sumenep untuk segera menganggarkan pengadaan sarana, misalnya yang memungkinkan menerbitkan e-KTP, di masing-masing kepulauan. Sehingga tidak perlu ke daratan dan mengeluarkan biaya besar.
"Kami minta Dispendukcapil memperhatikan persoalan warga kepulauan ketika ingin mengurus identitas kependudukan. Dispendukcapil harus segera menganggarkan untuk pengadaan sarana di masing-masing pulau. Minimal di kantor-kantor kecamatan," tegasnya.
Menyikapi aspirasi mahasiswa, Plt. Kepala Dispendukcapil Sumenep, Abd. Basith mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah. Namun karena terkait pengadaan sarana sebagaimana diinginkan mahasiswa berkaitan dengan anggaran, maka ada aturan teknis yang perlu diikuti.
Baca Juga: Kemendagri Minta Kominfo Hapus Foto KTP dan KK di Medsos
Tahun ini, menurut dia sudah ada dua UPT di kepulauan yang telah dilengkapi sarana sebagaimana yang disampaikan mahasiswa. Dua kecamatan dimaksud ialah Gayam dan Arjasa.
"Di dua UPT di kepulauan sudah tersedia sarana untuk kegiatan administrasi kependudukan," katanya.
Kontributor : Muhammad Madani
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
Terkini
-
Emil Dardak Sakit Apa? Hari Ini Mulai Kerja
-
7 Rahasia Dahsyat di Balik Surah Yasin Ayat 9: Pelindung Diri dari Segala Bahaya
-
Dubes Rusia Temui Khofifah di Surabaya, Siap Jalin Kolaborasi Maritim dan Pendidikan
-
Dompet Kering di Akhir Bulan? Ada DANA Kaget, Ini Cara Klaimnya
-
Langsung Klaim! Nomor Kamu Menerima Saldo Sebar ShopeePay Gratis Sekarang Juga