
SuaraJatim.id - Persoalan keberadaan juru parkir liar yang ada di beberapa kota di Indonesia kerap menjadi persoalan sendiri.
Untuk mengurangi keberadaan juru parkir liar, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem parkir meter di beberapa ruas jalan kota tersebut.
Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerapkan parkir elektrik yang menggunakan parkir meter.
"Jadi ada beberapa ruas titik parkir yang ada di Kota Surabaya, sudah menggunakan parkir elektrik ya, yang di sana dipasang parkir meter, untuk masyarakat ini bisa membayarkan secara non tunai," katanya pada Rabu (6/11/2019).
Baca Juga: Mendagri Soroti Retribusi Parkir Ditarik Ormas, Walkot Bekasi: Ada Perdanya
Selain itu, Pemkot juga mengurangi juru parkir liar yang tidak memiliki kartu keanggotaan.
"Jadi pelaksanaan dari parkir elektrik ini adalah untuk mencegah para juru parkir liar dan transaksi langsung, juga untuk pembelajaran pada masyarakat, bagaimana untuk budaya penggunaan uang elektronik," katanya.
Menurut Febri, keberadaan parkir meter bertujuan meningkatkan kesadaran pemakai lahan parkir jalan raya dan perubahan kebiasaan masyarakat.
"Jadi memang selama ini, tingkat kesadaran, terutama di lingkungan yang ada parkir meternya, itu sudah tinggi. Ini juga tentang pengalihan budaya," katanya.
Febri juga mengatakan, selain dua jenis pengelolaan parkir, ada juga parkir lain yang dikelola pihak swasta.
Baca Juga: Kemendagri: Duit Parkir Dipungut Preman Berkedok Ormas Rugikan Masyarakat
"Selain parkir yang kami sebutkan, ada yang namanya parkir yang dikelola pihak swasta. Pihak swasta ini menarik parkir dengan perhitungan mereka sendiri. Pemerintah Kota (Pemkot), dalam hal ini Dinas Perhubungan (Kota Surabaya), yang stakeholdernya itu hanya mengeluarkan izin parkir dan income yang diterima dari parkir itu dibayarkan pajak parkir melalui BPKPD," katanya.
Ia juga memberikan contoh pengelolaan parkir swasta yang pemasukannya tetap masuk ke pemerintahan.
"Jadi ketika itu lahan perkantoran swasta, mini market, mal, itu dikelola oleh mereka sendiri, dan beberapa persen itu sebagai pajak," katanya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Murah RAM 12 GB dan Memori 256 GB Terbaik Mei 2025
- Stefano Lilipaly Rela Dicoret Patrick Kluivert, Batal Bela Timnas Indonesia
- Dirumorkan Jadi WNI, Pemain Keturunan Indonesia Berbandrol Rp596 M Dibajak Belanda
- 6 Rekomendasi HP Memori 512 GB dengan Chipset Dewa, Terbaik Mei 2025
- Heboh Visa Haji Furoda Belum Terbit, Ivan Gunawan Percaya Diri Tetap Berangkat
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Infinix Rp 2 Jutaan dengan RAM Jumbo, Terbaik Mei 2025
-
3 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan dengan Jeroan Gahar, Terbaik Mei 2025
-
7 Rekomendasi Skincare Terbaik untuk Remaja, Harga sesuai Kantong Pelajar-Mahasiswa
-
7 Skincare Lokal Aman untuk Ibu Hamil, Ramah Kulit Tak Bahayakan Janin
-
5 Perbedaan Sunscreen Wardah UV Shield Airy Smooth dan Essential Gel, Pilih Mana?
Terkini
-
Ajukan Kartu Kredit BRI Easy Card Kini Bisa Lewat Website, Cepat dan Praktis!
-
Strategi BRI Himpun Dana Murah Demi Stabilitas Pembiayaan Jangka Panjang
-
Hasil Survei Indikator Beberkan 100 Hari Kerja Khofifah-Emil
-
Cara Pemkot Surabaya Tangani Anak Nakal, Masukkan ke RIAS
-
Wagub Jatim Gerilya Kawal Investasi dari Jepang Tanpa Bebani APBD