SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak mengatakan janjinya akan menurunkan kasus corona di Jawa Timur dalam 2 pekan ini. Tapi Khofifah dan jajarannya akan berusaha.
Dia menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur. Hal itu ia katakan menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua pekan harus ada penurunan kasus yang signifikan.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini. Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2020).
Selama ini, kata Khofifah, seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Baca Juga: Studi: Nyamuk Tidak Bisa Tularkan Virus Corona
"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," ungkapnya.
Khofifah membeberkan fakta mengenai tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yang aman.
"Pun, saat Idul Fitri imbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol," bebernya.
Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.
Baca Juga: CDC Tambahkan Tiga Gejala Baru Virus Corona Covid-19, Apa Saja?
"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke kabupaten/ kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," tegasnya.
Berita Terkait
-
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
-
Tragis! Longsor Hutan Cangar Renggut 10 Nyawa, 2 Mobil Tertimbun
-
Cemburu Buta! Pria di Blitar Bacok Mantan Istri dan Ibu Mertua!
-
Mudik Lebaran Lancar, 3 Jalur Alternatif dari Semarang ke Jombang Bebas Macet
-
Hadapi Puncak Panen, Bulog Kanwil Jatim Optimalisasi Sarana Pengeringan dan Pengolahan
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Wall Street Keok, IHSG Diprediksi Melemah Imbas Perang Dagang Trump vs Xi Jinping
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
-
Red Sparks Bangkit Dramatis, Paksa Set Penentuan di Final Liga Voli Korea 2024/2025
Terkini
-
Dua Gudang Penyimpanan Bahan Baku Sandal Milik Pabrik Sepatu Legendaris di Surabaya Ludes Terbakar
-
Pemprov Jatim Didesak Ikuti Jabar Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kiai Asep Pasang Badan
-
Tembok Roboh di Area Pasar Kupang Gunung Surabaya, 1 Orang Tewas
-
Kartini Modern dan Peran KUR BRI Dalam Mendukung Suryani Sebagai Pejuang Ekonomi
-
Kondisi Muhammad Hidayat, Siap Tampil Saat Persebaya Lawan Persija Jakarta?