Beredar Info Hoaks Rekrutmen Pekerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya

SuaraJatim.id - Akhir-akhir ini beredar sebuah informasi rekrutmen pekerja khusus bagi warga ber-KTP Surabaya di media sosial dan aplikasi berbagi pesan WhatsApp (WA). Kabar ini tentu membuat heboh warga Surabaya.

Apalagi dalam informasi itu disebutkan kalau untuk mendaftarnya cukup melalui RT setempat. Kabar ini segera dibantah oleh Pemerintah Kota Surabaya dan memastikan informasi itu hoaks.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Jumat (19/03/2021).

"Jadi kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan informasi dari Pemkot Surabaya," katanya menegaskan, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: IBL 2021: Bima Perkasa Paksa Pacific Caesar Perpanjang Catatan Nirmenang

Febri menjelaskan saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama.

Sebab, lanjut dia, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga, namun lebih detail dengan melihat dalam satu kepala keluarga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja serta berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.

"Data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," kata dia.

Menurut dia, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi.

Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.

Baca Juga: Cara Peapepo Bertahan di Tengah Pandemi Dengan Beradaptasi dan Berinovasi

"Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut diimput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo Surabaya.

"Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail," kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.

Ia juga memastikan sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos.

"Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos," ujarnya.

Anang juga menambahkan data MBR yang sudah "clear" itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.