Diduga Penyidik KPK Terima Suap Rp 1,3 Miliar dari Wali Kota Tanjungbalai

SuaraJatim.id - Salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju (SRP) diduga menerima suap dengan total Rp 1,3 miliar.

Suap ini diduga terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, M Syahrial (MS) Tahun 2020-2021. Suap diduga diberikan oleh wali kota kepada Stepanus.

Stepanus, M Syahrial dan Maskur Husain (MH) selaku pengacara wali kota telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Tanjung Balai Sebagai Tersangka

"Total uang yang telah diterima SRP (Stepanus Robin Pattuju) sebesar Rp 1,3 miliar," kata Firli Bahuri seperti dikutip dari Antara di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.

Ia melanjutkan, MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta), teman dari saudara SRP.

"MS juga memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp 1,3 miliar," kata Firli.

Ia menyatakan pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

"Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK," ujar Firli.

Baca Juga: Penyidik KPK Stefanus dan Wali Kota Tanjung Balai Ditetapkan Tersangka

Kemudian, dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial, kata Firli, lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.