Para Kiai Sepuh Jatim Bersepakat, Desak Muktamar NU Dilaksanakan Tahun Ini

SuaraJatim.id - Sejumlah kiai sepuh Jawa Timur bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Senin (20/9/2021). Mereka bersepakat agar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bisa dilaksanakan tahun ini.

Momentum tersebut dihadari: KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (Pesantren Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (Pesantren Genggong Probolinggo), KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Ubaidillah Faqih (Pesantren Langitan), dan KH Safruddin Sarif (Probolinggo).

Sejumlah Gus juga hadir, di antaranya Gus Kautsar (Pesantren Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo). Dalam pertemuan ini, para kiai dan para Gus Jawa Timur ini mengundang Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Ketua PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, berkumpulnya puluhan kiai di Jatim untuk membahas beberapa isu seputar Muktamar ke-34 NU yang rencananya digelar di Provinsi Lampung pada 2021.

Baca Juga: Sebut Napoleon Siksa M Kece karena Bela Agama Salah, PBNU Ungkap Kisah Rasulullah Diludahi

“Kami membicarakan sejumlah hal terkait isu-isu seputar Muktamar NU,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Para kiai, lanjut Gus Ipul, memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti PBNU, terutama tentang muktamar.

“Sejalan dengan keputusan PWNU Jatim, kiai-kiai sepuh menginginkan muktamar bisa dilakukan 2021. Untuk itu PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar tahun ini. Ini semacam perintah bagi PBNU,” ujarnya.

Muktamar NU, masih kata Gus Ipul, harus digelar tahun ini. Tujuannya untuk menjaga agar kegiatan organisasi tetap berjalan normal.

Dalam sejarahnya, NU sudah pernah melakukan muktamar pada keadaan normal maupun genting. Pengalaman inilah yang bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar, tanpa ditunda-tunda lagi.

Baca Juga: Rais Syuriah PBNU: Arahan Pangkostrad soal Agama dan Fanatisme Berlebihan Sudah Tepat

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggelar muktamar dalam keadaan apa pun meskipun dalam pelaksanaannya perlu beradaptasi karena situasi pandemi Covid-19,” ujar Wali Kota Pasuruan ini.