SuaraJatim.id - Tahun baru ini Korea Utara ( Korut ) menepati janjinya mengujicoba rudal balistiknya. Rudal itu diluncurkan sejauh 500 kilometer.
Sebelumnya, pemimpin Korut Kim Jong Un menegaskan kalau untuk memperkuat militer Korut demi menghadapi situasi internasional yang tidak stabil maka tahun baru ini akan mengujicoba rudal tersebut.
Uji coba ini diungkap oleh Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi. Ia mengatakan Korut meluncurkan 'rudal balistik' itu dari pantai timurnya pada Rabu (05/01/2022).
Badan penjagaan pantai Jepang, yang pertama melaporkan peluncuran itu, mengatakan proyektil tersebut kemungkinan adalah rudal balistik, tapi mereka tidak menjelaskan lebih jauh.
Menurut kesaksian otoritas di Jepang, proyektil itu mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata Kishi.
"Sejak tahun lalu, Korea Utara telah berkali-kali meluncurkan rudal, yang sangat disayangkan," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kepada awak media.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan Korut menembakkan sebuah proyektil tak dikenal di pantai timurnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Padahal, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang semua uji rudal balistik oleh Korut dan telah mengenakan sanksi atas program tersebut.
Dalam ringkasan pidato Kim menjelang Tahun Baru yang dirilis media negara, pemimpin Korut itu tidak secara spesifik menyebut rudal atau senjata nuklir. Namun, dia mengatakan pertahanan nasional harus diperkuat.
Baca Juga: Jepang Temukan Proyektil yang Diduga Rudal Balistik Korut
Korut mendapatkan sanksi internasional atas program senjata nuklirnya. Namun sejak awal pandemi COVID-19, negara itu semakin terisolasi dengan penutupan perbatasan yang mengganggu jalur perdagangan dan menghentikan kegiatan diplomatik secara langsung.
Negara itu juga terjebak pada moratorium yang diterapkan sendiri tentang rudal balistik antarbenua (ICBM) atau persenjataan nuklir.
Uji terakhir ICBM atau bom nuklir Korut dilakukan pada 2017, sebelum Kim meluncurkan upaya diplomatik dengan Amerika Serikat dan Korsel --yang kemudian macet.
Namun, Korut terus menguji rudal-rudal balistik jarak dekatnya yang baru, termasuk yang diluncurkan dari kapal selam pada Oktober.
Pidato Kim terakhir tidak menyebut upaya Korsel untuk meneruskan negosiasi yang macet atau tawaran AS untuk melakukan pembicaraan tanpa syarat.
Situasi itu menimbulkan keraguan bagi Presiden Korsel Moon Jae-in untuk mendorong terobosan diplomatik sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada Mei.
Berita Terkait
-
Jepang Temukan Proyektil yang Diduga Rudal Balistik Korut
-
Temukan Proyektil, Jepang Tuding Korut Luncurkan Rudal Balistik
-
Media Korsel Sebut Asnawi Mangkualam Ikut Latihan Ansan Greeners Bulan Ini, Bertahan?
-
Perdana, 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Korsel Meninggal Dunia
-
Gagal Tagani Penyebaran Covid-19, Presiden Korsel Moon Jae-in Minta Maaf
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Mengaku Sahabat Baik, Megawati Ungkap Sosok yang Suka Membenturkannya dengan Prabowo
-
Ombak 2,5 Meter, Nelayan Prigi Terpaksa Menepi di Tengah Musim Ikan
-
BRI Hadirkan Toggle Nabung Emas di BRImo, Transfer dan Investasi Sekali Klik
-
Gelombang Protes di Surabaya: Ojol hingga Pedagang Kecil Menggugat Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran
-
Mahasiswa Cipayung Plus Turun ke Jalan, Kebijakan Prabowo Dinilai Tak Pro Rakyat