Abdul Aziz Mahrizal Ramadan
Jum'at, 03 Juni 2022 | 15:19 WIB
Ilustrasi merokok - aturan merokok di Surabaya. [unsplash.com/Lê Tit]

SuaraJatim.id - Dilarang merokok sembarangan di Kota Surabaya. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 110 Tahun 2021 terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) per 1 Juni 2022.

"Kita kan sudah menyediakan tempat-tempat rokok. Pakai Perwali yang lama sebelumnya. Tapi ada beberapa masukan, nanti kita perbarui terus," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengutip dari Timesindonesia.co.id, Jumat (3/6/2022).

Dijelaskannya, denda atau sanski bagi yang melanggar, meliputi teguran lisan, denda administrasi Rp 250 ribu, dan kerja sosial.

Dia mengungkapkan, perwali tidak melarang seseorang untuk merokok. Tapi, mengatur orang yang merokok untuk lebih tertib. Merokok harus di tempat tertentu. Tidak di sembarang tempat.

Baca Juga: Dear Orang Tua! Jangan Langsung Peluk Anak Setelah Merokok, Simak Penjelasan Dokter Tentang Ini

’’Agar tidak mengganggu kesehatan orang yang tidak merokok,’’ ujarnya.

Dalam perwali diatur tempat khusus merokok. Mulai tempat kerja, tempat umum, hingga tempat lainnya. Di lokasi tersebut bisa disediakan tempat khusus merokok.

Lokasinya bisa ruang terbuka atau tertutup. Ruang terbuka, contohnya, berupa ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Dengan begitu, ada sirkulasi udara.

Adapun ruang tertutup harus memenuhi syarat. Diantaranya, terpisah dari ruang utama dan ruangan lain yang digunakan untuk beraktivitas. Pengelola juga menyediakan tempat untuk pembuangan sisa rokok. Selain itu, harus ada penyaring udara untuk pembuangan asap rokok.

Perwali juga mengatur kawasan tertentu yang tidak boleh menyiapkan tempat khusus merokok. Ada lima kawasan. Yaitu, sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Lima lokasi itu harus bebas dari KTR.

Baca Juga: Sehabis Merokok Jangan Langsung Peluk Anak! Begini Saran dari Dokter

Untuk menimbulkan efek jera, perwali menyiapkan sanksi. Mulai teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin.

Load More