Kabar Zulkifli Hasan Disebut Bakal Jadi Menteri Jokowi, Bima Arya: Informasinya Kalau Posisi Menteri Mungkin Satu

SuaraJatim.id - Kabar reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin santer beredar. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan disebut-sebut akan memasukan nama Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu pada Rabu (15/6/2022).

Merespons kabar tersebut, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya membenarkan jika partainya mendapatkan tawaran satu posisi menteri.

"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu. Tetapi yang lainnya belum kami pastikan," katanya saat ditemui wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa (14/6/2022).

Selain itu, kabar terkait kemungkinan nama Zulkifli Hasan yang akan menduduki menteri di kabinet Jokowi, Wali Kota Bogor mengemukakan, jika hal tersebut diserahkan kepada Zulhas.

"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum. Apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri, itu kami serahkan sepenuhnya kepada ketua umum," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo menyatakan, internal partai berlambang matahari tersebut sudah mendengar kabar, jika Ketua Umum Zulkifli Hasan akan mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

Pernyataan itu disampaikan Drajad di tengah isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshufle pada Rabu 15 Juni 2022.

"Sudah (didengar di internal PAN Zulkifli Hasan akan dapat jatah kursi menteri)," kata Drajad ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/6/2022).

Kendati begitu, Drajad belum mengetahui informasi lebih lanjut soal kabar tersebut. Termasuk benar atau tidaknya Zulkifli Hasan yang akan ditunjuk menjadi pembantu presiden. Ia hanya menegaskan, dirinya juga belum mengetahui terkait dengan kabar kapan perombakan kabinet akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Santer Jokowi Bakal Reshuffle Para Menterinya Besok, Begini Respons PDI Perjuangan

"Saya tidak tahu benar tidaknya. Yang jelas sahabat saya itu belum bicara soal reshuffle," tuturnya.

Sementara itu, Sekretariat Kabinet Pramono Anung menegaskan, jika perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden

"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu punya. Hak prerogratif," ujar Pramono, Selasa (14/6/2022).

Meski begitu, ia mengemukakan kepastian waktu perombakan kabinet hingga saat ini masih merupakan kewenangan Jokowi.

"Presiden mau ganti kapan aja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok mau lusa tapi kewenangannya sepenuhnya, ada pada presiden," papar Pramono.

Namun, Pramono menegaskan, hanya Jokowi yang mengetahui pasti perihal kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas presiden (Jokowi) sudah delapan tahun di pemerintahan ini. Beliau (Jokowi) tahu banget mana yang jadi kebutuhan dari kabinet ini. Sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahu lah," katanya.

Mengenai waktu reshuffle kabinet, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal perombakan kabinet dilakukan pada Rabu (15/6/2022). Meski begitu, ia belum bisa membenarkannya, lantaran Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon yang kerap menjadi patokan Presiden Jokowi dalam mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.

"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Jazilul pun juga tidak ingin berandai-andai atau memastikan kebenaran kabar tersebut, karena reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.

"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.

Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi

"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," ujarnya.