SuaraJatim.id - Ketika para pemimpin negara-negara anggota G7 sedang berunding, Rusia memilih konsisten tetap menyerang Ukraina. Bahkan intensitas serangan justru meningkat.
Rudal-rudal Rusia menghantam blok apartemen dan taman kanak-kanak di Kiev, Ibu Kota Ukraina, pada Minggu (26/06/2022). Serangan itu dikecam oleh Presiden AS Joe Biden sebagai "tindakan biadab".
Serangan itu dilakukan ketika para pemimpin dunia berkumpul di Eropa untuk membahas sanksi lebih lanjut terhadap Moskow.
Sebanyak empat ledakan mengguncang pusat Kiev hingga dini hari, dalam serangan pertama di kota itu dalam beberapa minggu.
"Rusia menyerang Kiev lagi. Rudal-rudal merusak gedung apartemen dan taman kanak-kanak," kata Andriy Yermak, Kepala Administrasi Kepresidenan.
Seorang fotografer Reuters melihat kawah ledakan besar di dekat taman bermain di taman kanak-kanak yang jendela-jendelanya rusak.
Wakil Wali Kota Mykola Povoroznyk mengatakan satu orang tewas dan enam luka-luka. Dia mengatakan ledakan-ledakan terdengar kemudian di bagian lain setiap kali Kiev dengan pertahanan udara menghancurkan rudal-rudal yang masuk lebih lanjut.
Rusia telah meningkatkan serangan udara di Ukraina akhir pekan ini, yang juga telah menyaksikan jatuhnya sebuah kota timur yang strategis ke pasukan pro Rusia.
"Ini lebih ke arah kebiadaban mereka," kata Biden, merujuk pada serangan rudal di Kiev, ketika para pemimpin dari negara-negara kaya G7 berkumpul untuk pertemuan puncak di Jerman.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan negara-negara G7 harus menanggapi serangan rudal terbaru dengan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan memberikan lebih banyak senjata berat ke Ukraina.
Saat konflik wilayah terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua memasuki bulan kelima, aliansi Barat yang mendukung Kiev mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan ketika para pemimpin khawatir tentang biaya ekonomi yang meningkat.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Barat perlu mempertahankan persatuan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Harga melangkah mundur, harga membiarkan Putin sukses, merampas bagian-bagian besar wilayah Ukraina, melanjutkan program penaklukannya, harga itu akan jauh, jauh lebih tinggi," katanya kepada wartawan.
Dalam pertemuan G7 pada Minggu, Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat mengusulkan larangan impor emas dari Rusia. ANTARA
Berita Terkait
-
Pertama Kalinya, Presiden Putin Akan Melawat Ke Luar Negeri Sejak Perang Rusia Vs Ukraina, Negara Mana Dituju?
-
Serangan Rudal ke Ukraina Meningkat Saat Pemimpin G7 Berunding, Biden Kecam Rusia
-
Diisukan Beri Bantuan Militer ke Ukraina, AS Khawatir Teknologinya Diambil Rusia
-
Rudal Rusia Hantam Apartemen dan Taman Kanak-kanak di Kiev Ukraina
-
G7 Siapkan 600 Miliar Dolar AS Demi Lawan Pengaruh China di Negara Berkembang
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Tolak Militerisasi Sipil hingga Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung DPRD Jatim Kritik Kebijakan Prabowo
-
Terjepit Harga Bahan Baku Naik dan Gelombang PHK, Omzet Pengusaha Kopi Sidoarjo Anjlok 50 Persen
-
Kejurnas Tenis Piala Ketua MA RI 2026 Dibuka di Malang, Khofifah Dorong Sport Tourism Jatim
-
Kejurnas Tenis Piala Ketua MA RI 2026 Dibuka di Malang, Khofifah Dorong Sport Tourism Jatim
-
Kejati Pastikan Perbankan Tak Nikmati Dana Ilegal, Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Telah Dipulihkan