Pembatalan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Jombang, Moeldoko: Lembaga Harus Diselamatkan

SuaraJatim.id - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengapresiasi keputusan pemerintah membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Langkah tersebut dinilainya merupakan hal bijaksana untuk menyelamatkan lembaga pendidikan.

"Sebenarnya kita harus memang melihatnya antara perilaku pribadi dan kelembagaan. Saya pikir sangat bijaksana memang (tidak mencabut izin), karena itu dilakukan perilaku perorangan. Mestinya lembaganya harus diselamatkan," ujar dia, di Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Moeldoko juga menilai tidak ada motif politik dibalik pembatalan pencabutan izin  Ponpes Shiddiqiyyah. Sebab beredar rumor jika pesantren yang didirikan Kiai Muchtar Mu'thi itu pernah mendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres lalu.

"Saya pikir bukan itu," ujar dia.

Dia menekankan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang merupakan tindakan oknum perorangan. Sehingga harus dipisahkan dengan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan.

"Bagaimana memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri. Saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya tetap berjalan," jelas dia.

Sebelumnya Jokowi meminta pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan terus dilakukan untuk mencegah terulang kasus pelecehan seksual, layaknya yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7).

"Ya tadi beliau memberikan arahan supaya terus diadakan pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekarang yang sudah terjadi itu. Harus ada semacam mitigasi atau trauma healing untuk para santrinya," kata dia. [Antara]

Baca Juga: Wali Santri Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Sambut Bahagia Pembatalan Pencabutan Izin Operasional