SuaraJatim.id - Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara-negara Barat terus ikut campur dalam konflik Rusia-Ukraina.
Terkait dengan pernyataan Putin itu, posisi Indonesia tegas mendorong agar senjata nuklir tidak digunakan sebagai jalan akhir perang kedua negara tersebut.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (22/09/2022).
"Saya rasa Indonesia dan negara-negara dunia pada umumnya berharap konflik bisa mencapai satu solusi dan dijauhkan dari penggunaan senjata nuklir," katanya dikutip dari ANTARA.
Menurut Faizasyah, dunia harus belajar dari pengalaman tentang betapa destruktifnya dampak penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Kedua—sehingga tidak mengulanginya dalam konflik apa pun.
"Kita tidak ingin terjadi kehancuran serupa seperti yang pernah dialami oleh masyarakat dunia di masa lalu," ujar dia.
Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia terus mencermati perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina, termasuk pengumuman baru-baru ini oleh Putin tentang rencana mobilisasi militer secara parsial untuk membantu pasukan Rusia di medan perang.
"Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan ini karena kita memiliki perwakilan di Ukraina dan juga di Rusia," katanya.
"Sehingga berbagai perkembangan terkait konflik yang terjadi bisa kita nilai sejauh mana hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan eskalasi keamanan di wilayah konflik, dan juga di lingkungan yang lebih luas lagi," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Korea Utara Sahkan Undang-undang Senjata Nuklir
Faizasyah mengatakan bahwa perkembangan konflik Rusia-Ukraina akan dibahas oleh Menlu Retno Marsudi, yang kini sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-77 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
"Kita meyakini bahwa konflik Ukraina ini akan menjadi salah satu bahasan yg menarik perhatian delegasi negara-negara yang sekarang berada di New York dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB," kata dia.
Selain eskalasi konflik, Sidang PBB juga diperkirakan akan mengangkat isu krisis pangan dan energi sebagai salah satu dampak perang Rusia-Ukraina.
Isu tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan lawatan damai ke Kiev dan Moskow, pada akhir Juni lalu.
Isu yang diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu tema yang ditindaklanjuti oleh Sekjen PBB. Sehingga sudah ada pergerakan gandum dari wilayah Ukraina untuk bisa keluar dan memasuki pasar bebas.
"Jadi kalau kita lihat dari esensi penting yang diangkat Bapak Presiden, isu ketahanan pangan menjadi isu yang secara berkelanjutan menjadi pembahasan dalam kerangka bilateral, regional, dan dalam pembahasan di Sidang Majelis Umum PBB," kata Faizasyah.
Tag
Berita Terkait
-
Korea Utara Sahkan Undang-undang Senjata Nuklir
-
Dunia Masuk Jurang Resesi, Harga Minyak Tak Pasti, Menkeu: Rusia Diembargo
-
China Kirim Alat Tempur Canggih dan 2000 Tentara ke Rusia
-
Pertamina Lakukan Efisiensi di Tengah Harga Minyak Dunia Naik, Sukses Hemat Rp 6 Triliun
-
Mentan Ajak Makan Singkong, Ekonom Sumut Beri Pesan Begini ke Generasi Milenial
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Misi Dagang Jatim dan Negara Mitra Sukses, Tertinggi Sejak 2022
-
Jelang Akhir Tahun, DPRD Jatim Kebut Raperda Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Garam
-
DPRD Jatim Proyeksikan PAD Rp26,3 Triliun: Tidak Jauh Beda dengan Satu Dekade Lalu
-
Gubernur Khofifah Bertemu PM Singapura HE. Lawrence Wong, Sampaikan Program Karbon dan Investasi
-
BRIVolution Reignite Perkuat Kinerja Keuangan BRI dengan Pertumbuhan CASA dan Dana Pihak Ketiga