Pemuda Jayapura Tegaskan Lukas Enembe Bukan Kepala Suku Besar di Papua

SuaraJatim.id - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut dugaan korupsi kasus Lukas Enembe datang dari berbagai kalangan. Kali ini dari Gerakan Pemuda Jaya Pura.

Jack Puraro, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura menegaskan bahwa Lukas Enembe bukanlah kepala suku besar di Papua sebagaimana klaim sekelompok orang selama ini. Papua, kata Jack, bukan milik satu orang.

Ia menjelaskan kalau Papua merupakan milik banyak suku. Bahkan, setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.

"Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya dikutip dari ANTARA, Sabtu (08/10/2022).

Baca Juga: Lukas Enembe Pernah Sakit Hati dan Tidak Percaya Pemerintah Indonesia, KPK Diminta Hati-hati

Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai kepala suku.

"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Akan tetapi, kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," katanya menegaskan.

Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua ini memiliki satu kepala suku besar seperti Lukas Enembe.

Menurut dia, opini seperti itu sengaja dibangun untuk jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk bentengi Lukas Enembe yang diduga bangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe, menurut Jack, memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.

Baca Juga: KPK Blak-blakan Bongkar Alasan Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Kendati demikian, Jack berharap mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.