Pemprov Jatim Dikabarkan Setop Biaya Pengobatan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Respons Komnas HAM

SuaraJatim.id - Beredar kabar kalau Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) menghentikan biaya bantuan pengobatan bagi para korban tragedi kanjuruhan Malang. Kabar ini beredar di kalangan Aremania.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera bertindak. Komisi bakal menelusuri terkait dugaan penghentian biaya pengobatan terhadap para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Beberapa hari lalu kami diberitahu oleh teman-teman Aremania dan sedang kami telusuri," kata Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Apabila informasi tersebut benar, kata Anam, maka tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sangat disayangkan.

Baca Juga: Hindari Manipulasi, Tim Hukum Aremania Usulkan Sendiri Dokter Forensik untuk Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

Menurut dia, korban luka-luka dalam peristiwa nahas tersebut sangat banyak. Saat awal kejadian, berbagai pihak mengonsolidasi tentang banyaknya korban yang meninggal dunia, sementara korban luka-luka tidak terlalu diperhatikan.

Padahal, lanjutnya, jumlah korban luka-luka dalam tragedi itu sangat banyak, belum termasuk yang tidak melaporkan diri sebagai korban.

Usai tragedi tersebut, Komnas HAM langsung bertolak ke Malang, Jawa Timur, dan berkoordinasi dengan para korban termasuk menyarankan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar.

Namun, dengan adanya dugaan penghentian pembiayaan oleh Pemprov Jawa Timur tersebut, pihak RSUD Dr. Saiful Anwar langsung menghentikan perawatan bagi korban luka yang dirujuk ke rumah sakit itu.

"Jika benar, kami minta ini dievaluasi ulang," tegas Anam.

Baca Juga: Ungkap Kabar Pemerintah Setop Biayai Pengobatan Korban Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Ini Amat Kami Sayangkan!

Desakan itu harus disikapi dengan bijaksana mengingat jumlah korban luka sangat banyak dan ada pula korban luka yang hingga kini masih terus terjadi.