Survei Ini Ungkap 3 Fakta Jenis Polarisasi Politik di Indonesia yang Masih Terjadi

SuaraJatim.id - Ada tiga jenis polarisasi politik di Indonesia. Ini terungkap dari kajian dan survei politik yang dilakukan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI).

Hasilnya terungkap kalau polarisasi politik itu benar-benar terjadi baik di dimensi dalam jaringan (daring) atau dunia maya maupun offline dunia nyata. Hal ini disampaikan Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Profesor Hamdi Muluk.

Ia menjelaskan, hasil survei nasional itu terungkap kalau polarisasi masih kuat terjadi berdasarkan agama, polarisasi berbasis kepuasan kinerja pemerintah, berbasis sentimen anti luar negeri (asing dan Aseng).

"Agama varian penyumbang terbesar polarisasi," kata Hamdi, dalam rilis hasil survei bertajuk Polarisasi politik di Indonesia : Mitos atau Fakta? yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu (19/03/2023).

Selain agama, tingkap kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat menjadi penyumbang polarisasi, hasil riset menunjukkan adanya sentimen berbasis anti luar negeri, yang kerap disebut masyarakat anting Asing atau Aseng.

Menanggapi sentimen itu, Menteri Investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menepis adanya isu investasi Indonesia dikuasi oleh asing.

Bahlil selaku penanggap dalam rilis itu mengkonfirmasi bahwa investasi Indonesia dari total Rp 1.207 triliun di tahun 2022 di luar sektor migas, keuangan dan UMKM, itu 54 persen adalah investasi asing. Dari 54 persen itu negara paling besar yang masuk adalah Singapura sekitar Rp13 miliar USD.

Namun, Bahlil menegaskan, bahwa nominal Rp13 miliar USD bukan sepenuhnya uang milik negara Singapura, tetapi juga sebagian berasal dari orang Indonesia yang ada di Singapura, karena di negara Singa Putih itu terdapat pula warga Timur Tengah, Eropa dan Asia.

"Jadi investasi kita 1.207 itu, 54 persen PMA, 46 persen PMDN, jadi kalau digabung dikompair ke bawah, sebagian yang asing dari Singapura sebagian masuk ke Indoensaia, makan PMDN kita lebih besar daripada PMA, karena duitnya orang Indonesia. cuma kita dikompor-komporin seolah-olah ini China, Korea, jepang," kata Bahlil.

Baca Juga: Presiden Jokowi Setujui Perpanjangan Masa Jabatan kades Jadi 9 Tahun, Pakar: Ada yang Tak Beres!

Kemudian terkait isu ketenagakerjaan, Bahli menjelaskan, IUP tambang di Indonesia 80 persen milik dalam negeri. Yang dikuasai asing adalah smelter (pablik pelebur) nya. Penguasaan ini karena Indonesia belum memiliki teknologinya, biaya pendirian smelter yang mahal, pengusaha dalam negeri belum ada kepedulian ke arah tersebut, dan perbankan nasional yang tidak mau membiayai smelter.

"Maka yang terjadi adalah, teknologinya kita bawa dari luar, kemudian uangnya kita bawa dari luar, terus kemudian kita anti asing. Kalau kita tidak mau asing masuk, berarti kita akan menjadi negara yang lambat dalam proses hilirisasinya," terangnya.

Bahlil juga mengingatkan, bahwa narasi-narasi negatif soal investasi asing juga dibangun oleh para elit politik yang dulunya juga mantan aktivis. Ia memastikan sebagai mantan aktivis yang kita berada di pemerintahan tidak akan melacurkan idealismenya.

Namun ia berpesan agar para elit politik untuk mencari narasi yang bagus dalam memenangkan kontestasi, agar tidak membuat pengkubuan di masyarakat. Karena di Indonesia, sebenarnya di Indonesia aman pertumbuhan ekonominya bagus, stabilitasnya bagus.

"Tetapi kita ditipu dengan isu-isu polarisasi yang tidak masuk akal, kampret-cebong, kayak tidak ada tema-tema lain yang lebih cerdas, bukan berarti saya tidak mengakui adanya polariasasi, barang itu sudah ada sebelum kita lahir, sejak Adam dan Hawwa ada, cuma harus diperlukan kecerdasan kita dalam mengelola," kata Bahlil.

Jika polarisasi sudah terjadi, salah satu upaya untuk mengatasinya menurut Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar Abdallah adalah dengan mengimbau kepada pemengaruh (influencer) agar tidak ikut dalam kontenstasi politik tersebut.