SuaraJatim.id - Sebanyak 41,2 persen masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Lamongan – Gresik tak percaya dan meragukan netralitas perangkat desa dan penyelenggara Pemilu 2024. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi ketidakpercayaan tersebut.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PSDK) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) bekerjasama dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya, saat merilis hasil surveinya.
Dr. Thoat Stiawan, Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya mengatakan bahwa tingkat ketidakpercayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan Gresik terhadap netralitas perangkat desa dan penyelenggara Pemilu ini masih cukup tinggi.
“Survey ini menyasar 1.165 responden dari seluruh kecamatan di Lamongan dan Gresik, hasilnya 41,2 persen masyarakat menjawab tidak percaya, 1,8 tidak menjawab, dan 56,8 menjawab percaya,” katanya, disadur dari BeritaJatim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (31/12/2023).
Dianggap Punya Afiliasi pada Parpol
Thoat merinci, alasan terkuat ketidakpercayaan tersebut adalah karena perangkat desa dan penyelenggara Pemilu dianggap tidak netral, dianggap berafiliasi kepada partai politik dan dianggap menggiring opini masyarakat dalam hal pilihan politik.
Padahal, kata Thoat, kultur sosial kemasyarakatan di Lamongan dan Gresik ini cukup kuat dipengaruhi oleh tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua Kabupaten penopang Surabaya itu juga memiliki karakteristik masyarakat yang kosmopolitan.
Potensi Suara Gresik dan Lamongan Tinggi
Sebagai dua Kabupaten yang menopang Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik memiliki potensi yang sangat besar berkaitan dengan kekayaan maritim beserta potensi sebagai lalu-lintas barang dan jasa di Teluk Lamong.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Meriahkan Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim
“Daya tarik ekonomi-perdagangan itu menjadi kunci dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Thoat menegaskan bahwa sebanyak 1.165 responden yang tersebar secara proporsional di Lamongan dan Gresik itu memiliki margin tingkat toleransi (standard of error/d) 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95 persen.
“Survey ini kami lakukan dengan kendali mutu secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan training enumerator hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
-
MAKI: MA Harus Membuka Diri Terhadap Pengawasan KY Demi Cegah Hakim Terima Suap
-
Marak Hakim Kena Kasus Suap, MAKI Sebut Pengawasan MA Masih Buruk
-
Salurkan Bantuan Sanitasi Layak dan Air Bersih, PNM Peduli Masa Depan Sehat
-
Earth Festival 2025 Kembali Hadir, Ajak Masyarakat untuk Aktif Menjaga Kelestarian Bumi
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Kasus Penahanan Ijazah Masuk Babak Baru, Wali Kota Surabaya Intruksikan Cek Semua Perusahaan
-
Heboh Isu KPK Geledah Dispora Jatim, Terungkap Fakta Sebenarnya
-
Terungkap Korban Oknum Guru Lumajang yang Lakukan Pelecehan Seksual Lebih Banyak
-
Berkat Program BRI, Klaster Usaha Tenun Ulos Ini Sukses Bangkit dan Berdayakan Kaum Wanita
-
UMKM Binaan BRI Ikuti Pameran Internasional FHA-Food & Beverage 2025 di Singapura