Pemprov dan DPRD Jatim Sepakati Pembahasan Perubahan APBD 2024

SuaraJatim.id - Pemprov dan DPRD Jatim memastikan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. 

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) APBD yang dilakukan di DPRD Jawa Timur pada Kamis (18/7/2024). 

Istu Hari Subagio selaku pimpinan rapat paripurna menyampaikan persetujuan Nota Perubahan KUA PPAS tersebut akan menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Jatim 2024. " Tim Anggaran Pemprov Jatim akan menyiapkannya dalam bentuk Raperda Perubahan APBD Jatim 2024 untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD Jatim," ujarnya. 

Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fajar Tjahyono saat membacakan muatan Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim 2024 mengatakan bahwa ada beberapa poin penting yang diharapkan oleh DPRD Jatim untuk dimasukkan dalam Raperda Perubahan APBD Jatim 2024.

Baca Juga: MPLS: DPRD Jatim Ingatkan Peran Guru Cegah Bulliying

Beberapa di antaranya, seperti penyesuaian pendapatan daerah, target IKU yang belum tercapai terutama indeks gini dan pengangguran terbuka perlu dioptimalkan, kemudian pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim yang belum terakomodasi bisa masuk dalam P-APBD Jatim 2024.

"Masukan Komisi Komisi saat proses pembahasan Perubahan APBD Jatim 2024 juga perlu diperhatikan. Dan terakhir  percepatan realisasi belanja daerah juga perlu didorong," kata Andik Fajar.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang juga hadir dalam persetujuan itu menyampaikan, kerangka Perubahan APBD 2024 akan ada penambahan pendapatan daerah sekitar Rp4,1 triliun. Rinciannya, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp427 miliar dan Silpa APBD Jatim 2023 sebesar Rp.3,7 triliun. 

"Itu yang besaran anggaran akan dibelanjakan pada Perubahan APBD Jatim 2024. Besaran itu juga sudah dibahas antara Banggar dengan TAPD Pemprov Jatim beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Rancangan Perubahan APBD Jatim 2024 akan dibahas di komisi, fraksi, dan badan anggaran. Jadi, perubahan besar pada anggaran sangat mungkin terjadi. 

Baca Juga: Rumahnya Digeledah KPK, Mahhud Pilih Mundur dari Bursa Cabup Bangkalan

Sementara itu, terkait dengan belanja daerah dalam P-APBD Jatim 2024, Adhy menegaskan masih fokus pada pemenuhan target biaya pendidikan yang menjadi prioritas. 

Berikutnya adalah pemenuhan bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke kabupaten/kota supaya di tahun kelima ini tuntas tidak ada utang.

"Selain itu kami juga mengutamakan pemenuhan target target yang prioritas menyangkut kebutuhan masyarakat Jatim," kata Adhy Karyono.